Keterlibatan Bangsa Asing

 

KETERLIBATAN UNI SOVIET, RRC, AMERIKA SERIKAT

DAN INGGRIS TERHADAP JATUHNYA

PEMERINTAHAN SOEKARNO 1945-1966

1 Peristiwa Madiun 1948

Kemerdekaan Indonesia yang baru saja berjalan selama tiga tahun, sudah dikacaukan oleh pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 18 September 1948. Kemerdekaan yang seharusnya diisi oleh pembangunan bangsa, justru dikacaukan oleh sekelompok orang yang tidak memahami arti kemerdekaan itu sendiri. Kepentingan pribadi dan kelompok lebih diutamakan dari pada kepentingan nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seharusnya setiap warga negara lebih mengedepankan kepentingan bersama, dari pada kepentingan pribadi atau kelompok. Akibat dari pemberontakan PKI ini, potensi bangsa dan negara seharusnya dapat dicurahkan bagi kemajuan justru terkuras habis untuk meredakan aksi pemberontakan PKI tersebut.

Pemberontakan PKI ini terjadi akibat keruhnya suasana politik pada tanggal 21 Juli 1947. Di mana Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama dan diakhiri dengan adanya perjanjian Renville pada tanggal 6 Desember 1947. Menurut Nasution (1971: 3-4) dari sepuluh isi perjanjian tersebut, dua di antaranya berisikan:

1. Pasukan RI yang mengadakan perjuangan di belakang garis pendudukan Belanda, harus ditarik mundur dan dilakukan sebaik-

baiknya dalam waktu 21 hari.

2. Semua tentara yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, harus segera mengosongkan daerah masing-masing dan pindah masuk ke daerahnya sendiri-sendiri dengan membawa semua senjata dan perlengkapan militer, dibawah pengawasan pembantu-pembantu militer komisi tiga negara.

Karena isi perjanjian Renville tersebut dianggap oleh partai Masyumi tidak memuaskan dan cenderung merugikan masyarakat Indonesia, maka Masyumi menolak usul-usul dari Belanda dan putusan perwakilan dari kabinet RI tersebut. 

Penolakan ini kemudian disusul dengan pengunduran diri menteri-menteri Masyumi dari pemerintahan pusat. Pernyataan pengunduran diri ini dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai Masyumi pada tanggal 16 Januari 1948, sedangkan penolakan PNI diputuskan dalam rapat plenonya tanggal 18 Januari 1948, bahwa Dewan Partai menyetujui Dewan Pimpinan PNI dan para menteri anggota PNI yang menolak persetujuan Renville. Karena banyaknya golongan yang menentang kabinet Amir, maka pada tanggal 24 Januari 1948 Kabinet Amir jatuh (Nasution, 1971: 15).

Sesudah Kabinet Amir jatuh, maka pada tanggal 26 Januari 1948 Mohammad Hatta ditunjuk untuk menyusun kabinet Presidentil, di mana Hatta selaku Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan juga sebagai Wakil Presiden. Amir tidak ikut dalam kabinet Hatta tersebut, melainkan jadi golongan oposisi dalam kabinet Hatta. Ia mengatakan bahwa Kabinet Hatta adalah 

Kabinet Masyumi, karena banyak orang Masyuminya dan tidak ada wakil buruh, tani dan pemuda (Dimjati, 1951: 161).

Golongan oposisi mengadakan demonstrasi, menuntut kembalinya Amir dalam kabinet dan sebagai Menteri Pertahanan. Demonstrasi ini membawa pula poster-poster dan slogan-slogan yang isinya membela politik Amir dan mengecam kabinet Hatta. Amir mengusulkan agar kabinet Hatta dibubarkan dan dibentuk kabinet yang meliputi buruh, tani dan pemuda. Golongan oposisi mengadakan “adu domba”, sehingga dalam masyarakat timbul pertentangan yang menumbuhkan adanya dua aliran politik yang saling bertentangan. 

Partai-partai dan organisasi politik oposisi tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR), sedangkan sebagian partai-partai dan organisasi pendukung pemerintah bergabung dalam sebuah organisasi Gerakan Revolusi Rakyat (GRR) (DISJAH, 1985: 79).

Ternyata tuntutan-tuntutan FDR tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, maka segera FDR mengadakan tuntutan berupa pendemokrasian kabinet. Adanya tuntutan dari golongan oposisi yang menghendaki 

pendemokrasian kabinet, dijawab oleh pemerintahan Hatta bahwa semua itu telah menjadi program pemerintah. Akan tetapi bukan berarti perlu diadakannyar resufflekabinet.

 Tuntutan pendemokrasian kabinet semacam itu merupakan pola gerakan komunis di mana-mana termasuk pula di Indonesia yang telah masuk pengaruh Moskow. Karena pertentangan politik antara pemerintah dan golongan komunis pada saat itu ternyata tidak hanya bertemakan anti Imperialis dan Kolonialis dalam arti yang sempit, melainkan mempunyai latar belakang yang cukup luas. Hal sama nampak dari nada oposisi FDR yang selalu menuntut terbentuknya Kabinet Parlementer dan dihentikannya perundingan dengan Belanda. Karena menurut perhitungan Moskow perundingan dengan Belanda berarti semakin mendekatkan Indonesia pada lawan politik Moskow yaitu Amerika Serikat (Rachmat Susatyo, 2008: 71).

1.1 Peran Uni Soviet

Pada peristiwa Madiun 1948, terlihat ada campur tangan pihak asing dalam 

peristiwa tersebut. Pihak asing ini disinyalir berasal dari Uni Soviet, karena Musso merupakan tokoh komunis yang cukup lama tinggal di Moskow dan telah kembali ke Indonesia. Dapat di lihat pada saat suasana politik yang meruncing, datang pula Suripno dari Praha pada tanggal 11 Agustus 1948 di Yogyakarta beserta sekretarisnya bernama Suparto. Ternyata Suparto adalah Musso yang selama hampir 23 tahun berada di luar negeri dan berdiam di Rusia. Kedatangan 

Suripno tersebut karena dipanggil oleh pemerintah sehubungan dengan adanya berita-berita yang mengatakan bahwa Suripto sebagai Duta Besar RI di Praha 

telah mengadakan persetujuan dengan Duta Besar Rusia di Praha untuk tukar-

menukar Konsul antara RI dan Rusia (DISJAH, 1985: 81).

Sebelum datang ke Indonesia, pada bulan Maret 1948 Musso dan Suripno telah mengadakan diskusi dengan Sekretaris Jendral Partai Komunis Belanda yang bernama Paul De Groot di Praha Cekoslovakia. Dalam diskusi tersebut ketiganya membahas mengenai strategi baru gerakan Indonesia. De Groot menyarankan agar pergerakan Indonesia tetap kooperatif. Namun, kedua orang Indonesia yaitu Musso dan Suripno tidak setuju dengan pendapat De Groot karena menurut mereka berdua itu terlalu lembek sehingga harus diganti dengan jalan yang radikal. Pertemuan ini akhirnya merumuskan garis besar kaum komunis Indonesia dan ditandatangani oleh wakil Indonesia, Belanda dan Cekoslavokia. Hasil diskusi yang berupa dokumen itu akhirnya dikirim ke Moskow untuk mendapatkan persetujuan. Haluan baru inilah yang akhirnya Musso dan Suripno bawa ke Indonesia, dengan haluan baru yang dipengaruhi “Garis Zhdanov” mereka berdua berharap dapat merubah perjuangan bangsa Indonesia (Rachmat Susatyo, 2008: 32).

Dengan haluan baru yaitu “Garis Zhdanov” dunia saat itu sedang terbagi menjadi dua kubu yang saling berlawanan di antaranya kubu imperialisme dan kubu anti-imperialisme. Mereka yang tidak sepaham dengan haluan baru yang dibawa oleh Musso, maka akan dijadikan lawan dan harus disingkirkan dengan cara apapun. 

Saat itu, Madiun dijadikan sebuah arena adu kekuatan dan perebutan kekuasaan. Akibat dari adanya ketegangan ini banyak menimbulkan korban jiwa dari masyarakat, aparat pemerintah dan ulama.

Pada bulan Mei 1948, Suripno berhasil membuka hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Dengan keberhasilan Suripno membuka hubungan diplomatik dengan Uni Soviet, menimbulkan adanya dorongan untuk Republik Indonesia jauh ke kiri yaitu ke arah komunis. Musso menyempurnakan 

rumusan ini dalam perjalanan dari Praha ke Indonesia yang saat itu memakan waktu seminggu. Rumusan itu Ia sebut “Jalan Baru Republik Indonesia”. Jalan baru inilah yang akan merubah politik komunis Indonesia, disebut demikian 

karena gagasan itu berbeda dengan gagasan yang pernah ada. Haluan ini 

menegaskan, dunia telah terbagi menjadi dua blok yaitu blok kapitalis imperialis 

yang digerakkan oleh Amerika Serikat dan blok anti-imperialis yang digerakan 

oleh Uni Soviet. Sebenarnya inti dari doktrin Zhdanoz adalah kerja sama dengan kaum imperialis tidak perlu dilanjutkan dan partai-partai komunis harus mengambil garis keras. Maksudnya yaitu Musso dalam rumusan “Jalan Baru Untuk Republik Indonesia” menyatakan “karena perjuangan Indonesia anti-imperialis, Indonesia satu garis dengan Rusia”.

segera diratifikasikan untuk mengimbangi tekanan Belanda dan Amerika terhadap Republik. Revolusi harus dipegang oleh golongan proletar dan bukan oleh golongan borjuis, karena kaum proletarlah yang paling revolusioner dan paling anti imperalis. Kesalahan ini harus segera diperbaiki. Tidak adanya Front Nasional merupakan sebab-sebab kelemahan perjuangan kita, karena itu harus segera dibentuk Front Nasional di mana rakyat dapat ikut serta tanpa terikat oleh keanggotaan suatu partai yang didukung dari bawah dan berakar dalam masyarakat. 

Kabinet yang sekarang sudah tidak sesuai, karena itu harus segera dibentuk kabinet baru “(Notosusanto, 1998: 21).

Pidato Musso tersebut, memperlihatkan bahwa pengaruh-pengaruh yang telah disebarkan oleh pihak Uni Soviet berhasil mempengaruhi pola pikir politik Musso saat itu. Musso yang anti imperialis sangat menginginkan Soekarno untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan Belanda. Oleh karena itu Musso berusaha membangkitkan rasa cinta tanah air dengan mengajak kaum proletar yang tergabung dalam Front Nasional untuk membuat kabinet baru yang berhubungan dengan Uni Soviet. Dalam pandangan Musso, Uni Soviet lebih bisa dipercaya ketimbang Amerika Serikat, karena Uni Soviet belum 

pernah menjadi negara kolonial di luar negeri. Sebaliknya Inggris dan Perancis 

adalah mantan negara-negara kolonial yang bersekutu dengan Amerika Serikat.

Kedatangan Musso di Indonesia mengakibatkan berubahnya jalur politik 

partai-partai kiri, di mana pada ranggal 24 Agustus 1948 Politik Biro Central Comite PKI mengeluarkan pula pernyataan sebagai koreksi kesalahan dalam lapangan organisasi di waktu lampau. Musso mengusulkan supaya tiga partai anggota FDR yaitu: PKI, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia diadakan fusi sehingga hanya ada satu partai saja, yaitu Partai Kelas Buruh dengan memakai nama yang familiar, yaitu PKI. Pada rapat tanggal 25 Agustus 1948 kepada Musso diserahkan tugas untuk mengadakan analisa situasi politik di 

Indonesia pada waktu itu. Sebagai doktrin hasil analisanya, Musso telah mengeluarkan suatu gerakan yang disebut garis revolusi dengan nama “Jalan Baru Menuju Republik Indonesia” (Leirissa, 1985: 103). Kemudian pada tanggal 30 Agustus Musso diangkat sebagai Ketua PKI untuk melaksanakan garis barunya itu, di mana ia menekankan bahwa tentara harus di bawah pengaruh 

Partai Komunis. Sehingga pada tangal 7 September 1948 FDR berfusi ke dalam PKI.

Menurut Notosusanto (1998: 20), dengan datangnya Musso yang dinilai cakap dalam memimpin PKI, maka Ia memberikan rancangan baru terhadap PKI yaitu “jalan baru” untuk Republik Indonesia. Maksud dari rangcangannya yaitu menegaskan bahwa dunia telah terpecah dua menjadi blok kapitalis-imperialis di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok anti-imperialis di bawah pimpinan Uni Soviet. Musso merumuskan karena perjuangan Indonesia anti-imperialis, maka Indonesia harus berada dipihak Rusia. Pejuang-pejuang Indonesia yang bersimpati pada PKI tetapi segan untuk memasuki partai tersebut, ditampung dalam lembaga Indonesia di bawah naungan Uni Soviet. Oleh karena itu, Musso menyatakan revolusi nasional Indonesia sudah menjadi bagian dari revolusi proletar dunia yang dipimpin oleh Uni Soviet.

PKI di bawah kendali Musso, tokoh-tokoh PKI mengadakan perjalanan 

keliling Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menggelorakan semangat rakyat supaya berdiri di belakang PKI yang sedang menggalang Front Nasional. Rombongan ini mulai berangkat dari Yogyakarta dengan diikuti oleh beberapa tokoh-tokoh PKI diantara adalah Amir Sjariffudin, Alimin, 

Wikana, Harjono, dan lain-lain. Menurut DISJAH (1985: 15-17) dalam perjalanan kelilingnya terlihat adanya konspirasi Musso dalam pidato mempropaganda masyarakat antara lain dengan mengatakan:

“…Proklamasi Kemerdekaan kita telah terdapat kesalahan, di mana kaum proletar diasingkan dari pemerintahan. Karena itu, revolusi kita sekarang baru revolusi nasional, belum revolusi sosial, apalagi revolusi komunis. 

Pimpinan revolusi telah jatuh ke tangan golongan borjouis. Kalau kita mengadakan hubungan diplomatik dengan Rusia bukan berarti kita akan mendirikan Pemerintah Rusia di Indonesia, tetapi untuk mengimbangi tekanan Amerika. Hatta telah mencapai kemerdekaan dengan kompromi

Pihak Uni Soviet berhasil melakukan intervensi terhadap pemerintahan 

Soekarno secara tidak langsung melalui peran Musso. Ideologi Uni Soviet yang lebih percaya dengan keunggulan politik di atas ekonomi telah berhasil mendoktrin Musso. Indonesia yang saat itu beranggapan ingin bebas dari Belanda dan Amerika Serikat langsung dimanfaatkan oleh Uni Soviet. Sehingga Uni Soviet secara tidak langsung telah berhasil mengintervensi Indonesia melalui peranan Musso. Di mana ideologi Musso dengan mudah dipengaruhi oleh pihak Uni Soviet yang ati Blok Barat.

Untuk menyebarkan gagasan revolusi “Jalan Barunya”, Musso bersama-sama para pemimpin PKI pada bulan September 1948 melakukan perjalanan keliling ke Solo, Madiun, Kediri, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo untuk menjalankan aksi propagandanya. Pada tanggal 7 sampai dengan 8 September 1948 Musso, Amir, Alimin, Wikana, Harjono dan anggota PKI lainnya yang sedang mengadakan perjalanan propagandanya keliling daerah-daerah Surakarta turut datang dalam rapat umum di Madiun. Lalu pada tanggal 10 dan 11 September 1948 tokoh-tokoh PKI tersebut meneruskan 

perjalanan keliling propagandanya ke Kediri, tanggal 13 September ke Jombang, 

tanggal 14 September ke Bojonegoro, tanggal 16 September ke Cepu dan pada tanggal 17 September 1948 merencanakan berpidato di depan rapat umum di Purwodadi. Tetapi rencana tersebut terpaksa dibatalkan. Karena berhubungan dengan tiba-tiba Musso Cs mendengar berita perkembangan baru bahwa Sumarono Cs akan mengadakan perebutan kekuasaan tanggal 18 September 

1948. Oleh karena itu, Musso Cs bergegas menuju ke Madiun (DISJAH, 1985: 98).

Pada tanggal 18 September 1948 telah tersiar berita bahwa kaum komunis di Madiun telah melakukan perebutan kekuasaan. Berita tentang terjadinya coup d’etat tersebut mula-mula disiarkan oleh Harian Murba di Surakarta, malahan jauh sebelumnya harian ini telah mensinyalir bahwa PKI akan segera mengadakan pemberontakan (Dimjati, 1951: 180). Tetapi karena pemerintah tidak mengadakan reaksi atas berita tersebut, rakyat masih ragu-ragu menerima kebenaran berita itu. Barulah keragu-raguan rakyat lenyap ketika ada pengumuman resmi dari pemerintah, yang mengumumkan bahwa di kota Madiun 

oleh dan di bawah pimpinan PKI dengan memakai tenaga salah satu kesatuan brigade TNI di Jawa Timur telah melakukan penyerangan atas alat-alat kekuasaan negara dan penggantian pemerintah daerah secara tidak sah.

Sebenarnya bagian intelijen dari Divisi Siliwangi sebelum peristiwa Madiun terjadi telah mendapat keterangan tentang adanya gerakan yang bersifat melawan pemerintah. 

Bahkan Amir Sjarifuddin pernah pula membujuk seorang Kapten dari Divisi Siliwangi yang secara pribadi dekat dengannya agar menarik Panglima Divisi Siliwangi yaitu Nasution untuk bekerjasama dengan PKI guna menyelamatkan perjuangan. Adapun kesatuan-kesatuan yang telah dipersiapkan untuk melakukan pemberontakan tersebut antara lain seperti kesatuan yang dipimpin oleh Sumartono (Pesindo). Pasukan Divisi VI Jawa Timur dibawah pimpinan Kolonel Djokosujono dan Letkol Dahlan yang waktu itu Panglima Divisinya ialah Kolonel Sungkono. Juga dari 

sebagian Divisi Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Suadi dan Letkol Sujoto (DISJAH, 1985: 101).

Selama tanggal 18-25 September 1948 pasukan PKI Musso dapat menduduki Kabupaten Sukoharjo, yang dipimpin oleh Mayor Digdo, Letkol Iskandar dan Letkol Jadau sebagai bezeting komandannya ialah Suwitojo. Pada tanggal 23 September 1948 PKI Musso telah mengadakan pemecatan kepala-kepala desa dan mengadakan pemeriksaan uang kas, berpuluh-puluh ton minyak dan bahan makanan telah diangkat ke jurusan Timur, juga uang sebanyak Rp 

336.304,01 dari suatu jawatan dapat dirampas dan dibawa lari (Nasution, 1971: 

135). Pasukan komunis tidak lama menduduki daerah-daeah tersebut , karena tak lama kemudian pasukan TNI telah dapat merebut kembali daerah-daerah yang 

diduduki. Selama PKI berkuasa di daerah-daerah tersebut. PKI telah melakukan 

penangkapan dan pembunuhan terhadap rakyat yang menentangnya.

Di daerah-daerah Madiun, Ngawi, Ponorogo, Purwodadi dan lain-lain, PKI juga melakukan penangkapan dan pembunuhan kejam, dari kalangan agama maupun pengikut TNI banyak yang dibunuh. Kepada rakyat di daerah-daerah 

PKI menyiarkan berita bohong, dikatakan bahwa yang ditahan adalah Belanda. 

Sehingga pemuda yang tidak tahu-menahu duduk persoalannya, telah ikut terseret dan membantu kaum pemberontak. Oleh karena itu pemuda-pemuda yang tergabung dengan PKI Musso kalau berhadapan dengan pasukan-pasukan TNI tidak langsung menyerang, tetapi mengajukan pertanyaan terlebih dahulu: 

“Pundi Landane Mas?” (“Mana Belandanya Bung?”) (Nasution, 1966: 136). 

Jelaslah banyak pemuda-pemuda dan rakyat setempat yang sebenarnya tidak mengetahui untuk apa dan untuk siapa mereka mempertaruhkan jiwanya. PKI 

Musso telah menyalahgunakan kepercayaan rakyat yang diberikan kepadanya. 

Tindakan yang penuh tipu muslihat dan pembunuhan keji telah menimbulkan kebencian dan amarah rakyat, sehingga hilanglah simpati rakyat terhadap PKI.

Ketika terdengar berita di Madiun terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI Musso, maka dengan segera pemerintah mengadakan Sidang 

Kabinet Lengkap pada tanggal 19 September 1948 yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Hasil sidang tersebut mengambil keputusan antara lain, bahwa Peristiwa Madiun yang digerakkan oleh FDR adalah suatu pemberontakan terhadap Pemerintah dan mengadakan instruksi kepada alat-alat Negara dan Angkatan Perang untuk memulihkan keamanan Negara. Memberikan kuasa penuh kepada Jendral Sudirman untuk melaksanakan tugas pemulihan keamanan dan ketertiban kepada keadaan biasa di Madiun dan daerah-daerah lainnya.

Dalam keadaan yang rumit tersebut, pihak Belanda mencoba mengambil kesempatan untuk menjajah Indonesia lagi yaitu dengan cara berpura-pura memberikan bantuan untuk melumpuhkan pemberontakan PKI 

Musso. Dengan adanya berita tentang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun tersebut, Van Mook segera datang ke Jakarta dan mengatakank kepada pers bahwa Pemerintah Belanda bersedia dan sanggup membantu Republik untuk menindas pemberontakan PKI (Hartisekar, 1999: 84). Tetapi oleh Hatta dikatakan, bahwa pemerintah RI tidak mengijinkan campur tangan dari pihak asing dalam urusan yang terjadi dalam daerah Republik. 

Tentang pemberontakan Madiun dikatakannya, bahwa itu adalah urusan dalam negeri dan akan diselesaikan oleh Angkatan Perang RI sendiri. Sudah jelas bahwa Hatta benar-benar telah mengetahui siasat busuk Belanda dengan cara mencari simpatik pemerintah Indonesia. Dengan sikap tegas Hatta langsung menolak bantuan yang mengharapkan imbalan tersebut.

Setelah presiden memberi perintah kepada Angkatan Perang untuk segera mengembalikan keamanan dengan segera diadakan penangkapan terhadap orang-orang yang membahayakan negara dan diadakan penggerebegan tempat-tempat yang dianggap perlu. Supaya dapat 

melaksanakan tugas dengan baik, Markas Besar Angkatan Perang segera menetapkan dan mengangkat Kolonel Sungkono Panglima Divisi VI Jawa Timur sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur yang mendapat tugas menggerakkan pasukan dari arah timur. Setelah mendapat perintah tersebut Kolonel Sungkono segera memerintahkan Brigade Surachmad bergerak menuju Madiun untuk mengamankan dari segala bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh PKI. 

Dalam Gerakan Operasi Militer (GOM) terhadap PKI Musso, ikut serta Mobil Brigade Jawa Timur dan Mobil Brigade Jawa Tengah. Pada tanggal 19 September 1948 malam, satu Batalyon Mobil Brigade yang terdiri dari dua Kompi Gabungan Basuki – Malang yang dipimpin oleh Pembantu Inspektur Polisi II Imam Bachri telah diperintahkan ikut menumpas pemberontakan tersebut (Hartisekar, 1999: 81).

Gerakan Operasi Militer (GOM) yang dilancarkan oleh pasukan yang taat kepada pemerintah RI berjalan dengan singkat. Dalam 12 hari Madiun dapat dikuasai kembali, tepatnya tanggal 30 September 1948 pada pukul 16.15 sore. Malam harinya jam 22.00 Gubernur Militer Gatot Subrotom memerintahkan Angkatan Perang supaya terus melakukan pengejaran terhadap pasukan pemberontak yang bersarang di Purwodadi, Pacitan dan Ponorogo. Juru Bicara Menteri Pertahanan dalam pengumumannya menyatakan, bahwa Musso melarikan diri ke Dungus, sebelah selatan Madiun. 

Komandan Pasukan Pemberontak mengirim surat kepada Letkol Kretarto untuk mengadakan perundingan, akan tetapi pemerintah tidak mau mengadakan hubungan dengan kaum pemberontak (DISJAH, 1985: 137).

Jatuhnya Madiun bukan berarti berakhirnya petualangan pasukan pemberontak, karena mereka masih dapat meloloskan diri. Mereka melarikan diri dengan merencanakan perang gerilya. Selama mereka melarikan diri masih pula melakukan pembunuhan atau perampasan dan pembakaran harta benda di tempat-tempat yang mereka lalui. Sementara itu pasukan pemberontak yang melarikan diri dari Madiun terus dikejar oleh pasukan TNI, 

mereka melarikan diri ke Kandangan. Dalam pengunduran diri dari Madiun pimpinan pasukan dipegang oleh Amir, bukan oleh Musso. Kandangan merupakan daerah basis gerilya mereka. Tetapi sebelum pasukan pemberontak sampai di tempat tujuan, daerah tersebut telah dapat dikuasai oleh Batalyon yang dipimpin oleh Mayor Sabaruddin dari Divisi Sungkono. Pasukan Amir diserang dan mengundurkan diri di daerah Gunung Wilis.

Sementara itu, Musso dengan beberapa orang pengawalnya menuju ke pegunungan Selatan Ponorogo. Induk pasukan Amir adalah yang paling kuat persenjataannya, juga pengiringnya paling lengkap, seperti Djoko Sujono, Abdulmutallib, Batalyon Abdul Rachman, Marotu Darusman, Suripno, Sumarsono dan lain-lain pemimpin besar PKI. Alimin tidak ikut, karena sewaktu timbul pemberontakan Ia berada di Surakarta bersama pasukan PKI di Wonogiri. Pengejaran terhadap kaum pemberontakan terus dijalankan. 

Pasukan Amir yang terpukul di Purwantoro lalu meneruskan perjalanan ke Utara mendaki lereng Gunung Lawu melalui desa Jeruk, Ngrete, Watasono dan Kebang di daerah pegunungan kapur yang tandus. Pengiring Amir kira-kira 2000 orang yang bersenjata lengkap, di antaranya ikut berpuluh-puluh perempuan, anak-anak dan ibu-ibu dari keluarga pemimpin pemberontak yang ikut lari meninggalkan Madiun dengan membawa harta benda yang tidak sedikit. Mereka berjalan kaki dan sebagian naik kuda (Dimjati, 1951: 197).

Para pemuda dan tentara merah ikut mengawal dari lambung kanan, lambung kiri, dari muka dan belakang. Berangsur-angsur perbekalan mereka makin habis dan banyak yang menderita sakit karena tidak sanggup lagi mengikuti perjalanan yang beratus-ratus kilometer. Di Kebang mereka 

mendapat serbuan dari pasukan TNI, sehingga rombongan sipil yang dipimpin oleh Abdulmutallib terpisah dari induk pasukannya. 

Mereka terpaksa mengambil jalan sendiri. Ketika Abdulmutallib bersama sekretarisnya, Nona Sriatin (dari Pesindo) masuk ke Girimarto, mereka dikenali oleh penduduk setempat, kemudian ditangkap. Pada tanggal 15 Oktober 1948 Abdulmutallib menjalani hukuman mati. Sebelum ditembak terlebih dahulu berwasiat 

mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya yang ditinggal di Madiun 

(Dimjati, 1951: 198).

Ketika pasukan Amir terus bergerak ke Purwodadi melalui Tawangmangu untuk bertemu dengan pasukan Sujoto yang kabarnya masih kuat dan menduduki daerah Purwodadi. Sesampainya di Tawangmangu mereka mendapat serangan, sebagian lagi kembali ke Selatan. Dari 

Tawangmangu induk pasukan Amir meneruskan perjalanan ke Sarangan. 

Tidak ada penjagaan pasukan TNI, sehingga mereka sempat beristirahat selama50Di daerah Karangasem pasukan Amir berkeliaran di jalan-jalan antara Karangasem dan Gandungsari. Sewaktu di Gandungsari pasukan Amir mengancam penduduk yang tidak mau membantu mereka, bahwa rumah penduduk Karangasem dan Gandungsari akan dibakar dan orang-orangnya akan dibunuh. Tetapi rakyat tidak mengindahkan ancaman pasukan Amir, bahkan mereka memberitahu kepada pasukan TNI yang terdekat. Dalam suatu operasi yang dilancarkan pasukan TNI mereka berhasil menangkap dua orang pengintai TNI yang sedang melakukan penyelidikan di sekitar Gandungsari. Kecuali dua orang sekko itu, ada 15 orang pasukan Amir yang sedang melakukan penyamaran dapat ditangkap.

Dalam pertempuran ini Amir dapat meloloskan diri pasukan TNI. Pasukan 

Amir hanya tinggal beberapa puluh orang saja. Kemudian mereka menyeberangi Sungai Lusi menuju ke desa Klambu, antara Klampok dan Bringin sekitaran daerah Purwodadi. Pasukan TNI mengadakan taktik menggiring ke titik buntu yang mematikan. Taktik ini ternyata berhasil, karena pasukan pemberontak terjepit di daerah rawa-rawa. Mereka dikepung oleh kesatuan-kesatuan TNI, akhirnya Amir menyerahkan diri beserta pasukannya pada tanggal 29 November 1948. Suripno dan Harjono yang selalu dekat dengan Amir ikut pula tertangkap. Kemudian mereka digiring ke Purwodadi, seterusnya di bawa ke Surakarta. Mereka tampak kurus kering, pakaiannya pun sudah sangat lusuh. Kemudian pada tanggal 4 Desember 1948 seperti Amir Sjarifuddin, Djokosujono, Maruto Darusman, Suripno dan lain-lain 

gembong FDR dibawa ke Yogyakarta dengan kereta api. Mereka dipenjara bersama-sama dengan kurang lebih 35.000 orang pengikut PKI serta simpatisannya di Yogyakarta. Dengan tertangkapnya Amir Cs di desa Klambu, maka berakhirlah riwayat pemberontakan PKI Musso. Dalam Gerakan Operasi Militer ini, dari TNI tercatat 159 orang gugur (Dimjati, 1951: 200).

Atas perintah Presiden, sebagian tawanan kemudian dilepas karena adanya serangan Agresi Militer Belanda. Dengan maksud agar mereka dapatikut serta melawan tentara Belanda. Alimin sempat lolos, sedang 11 orang tawanan antara laim : Amir Sjarifuddin, Suripno, Maruto Darusman, 

Djokosujono, D. Mangku, Gey Gee Hwat, Sardjono, Harjono, Katamhadi, Ronomarsono dan Sukarno dijatuhi hukuman mati pada tanggal 19 Desember 1948 di desa Ngalihan, Kabupaten Karanganyar Surakarta. Sedangkan yang dilepas kembali antara lain : Nyoto, Aidit dan Lukman (Nasution, 1971: 142).

Ketika Madiun sudah dikuasai kembali oleh pemerintah RI, pers luar negeri ramai membicarakan peristiwa tersebut. Pers Amerika mengatakan bahwa kekalahan Madiun itu berarti kekalahan strategi komunisme di Asia Tenggara sejak berakhirnya Perang Dunia ke II. Sebaliknya pers Belanda yang reaksioner mengatakan bahwa, peristiwa Madiun itu hanya sandiwara saja, untuk mengelabui dunia tentang keadaan di Indonesia yang sebenarnya yaitu orang-orang komunis disuruh pura-pura berontak untuk menimbulkan kesan seolah-olah Republik Indonesia bukan komunis (Dimjati, 1951: 188).

Maksud dan tujuan adanya pemberontakan Madiun memang baik dan mulia yaitu hendak membela rakyat yang tertindas yang selama revolusi belum mengecap berkahnya jaman kemerdekaan. Titik berat rencana mereka ialah untuk melaksanakan revolusi sosial, menciptakan keadilan sosial yang 

sudah lama diidam -idamkan, membela petani yang miskin dan buruh rendah. 

Sehingga dapat hidup selayaknya dan supaya jangan terus-menerus ditindas 

oleh kaum feodal dan kaum borjuis Indonesia yang berlindung di belakang 

pemerintah Republik. Hanya saja maksud mulia itu sayang menjadi gagal 

karena dikeruhkan oleh organisasi-organisasi jahat yang ikut menyelundup di 

kalangan FDR. Penjahat-penjahat yang menyusup dalam FDR itu berlindung 

dibelakang revolusi Madiun untuk menjalankan roda kejahatan. Mereka mau 

menjadi pengikut komunis PKI bukan karena sadar akan ideologi komunis. 

Mereka hanya mau mencari kekayaan secara gampang, tidak usah bekerja 

keras cukup merampas hak milik si kaya yang dikatakan kaum borjuis atauf feodal Jadi mereka itu menggunakan istilah-istilah politik untuk dipakai sebagai perisai untuk menghalalkan yang haram.

1.2 Dampak Yang Terjadi Paham komunisme hanya ada dan tumbuh dalam jiwa para aktivis PKI, sedangkan rakyat khususnya buruh dan tani, tidak paham berpolitik. 

Mereka mengikuti aktivis PKI hanya karena ikut-ikutan dan bukan karena pemahaman yang baik mengenai komunisme. Sehingga, ketika terjadi pemberontakan, rakyat yang mayoritas buruh dan tani, tidak serta merta ikut berjuang bersama para pimpinan PKI. Hasilnya, pemberontakan PKI hanya didukung oleh segelintir orang yang tidak siap dengan aksi-aksi pemberontakan itu sendiri. Mereka hanya bersenjatakan alakadarnya, persenjataan yang lazim mereka pakai untuk aktivitas pertanian mereka. Hanya dari kalangan tentara dan polisi saja yang bersenjatakan senjata api. Sejata yang sesuai untuk menghadapi tentara dan polisi yang pro pemerintah. Akibatnya, pemberontakan PKI di Madiun ini hanya berlangsung singkat saja yakni 

dari 18-30 September 1948.

Pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil dapat direbut dan diduduki kembali oleh pasukan Brigade Siliwangi pimpinan Mayor Ahmad Wiranatakusumah dan Brigade Jawa Timur pimpinan Kolonel Soengkono. 

Dalam operasi ini pimpinan PKI Madiun yaitu Musso berhasil ditembak mati saat akan melarikan diri ke Rusia, Uni Soviet. Sedangkan pimpinan PKI Madiun seperti Semaun, Alimin, Amir Syarifudin dan Darsono berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati dalam pengadilan mahkamah militer. Menurut DISJAH (1985: 160) dampak dari pemberontakan PKI Madiun 1948 adalah sebagai berikut ini:

1. Kehidupan ekonomi, perekonomian masyarakat menjadi lemah, banyak orang-orang yang kelaparan dan pembangunan kota yang tersendat akibat kekurangan dana.

2. Kehidupan sosial budaya, masyarakat menjadi tidak percaya dengan pemerintahan karena banyak korban pemberontakan PKI dari kedua belah pihak sangat besar termasuk rakyat yang tidak mengerti soal politik.

3. Kehidupan politik, kekuatan bangsa Indonesia dalam perjuangan menghadapi Belanda menjadi lemah dan dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan agresi militer yang kedua. Keberhasilan menumpas pemberontakan PKI Madiun menimbulkan simpati dari dunia Barat terutama Amerika Serikat hingga memperkuat posisi Indonesia dalam perjuangan diplomasi melawan Belanda.

Akhirnya gerakan FDR yang berhaluan komunis dari Uni Soviet dapat diberantas semua sepak terjangnya oleh TNI dan Polisi pada tahun 1948 juga. Amir merupakan tokoh dalam front tersebut, lalu bergabung lah Musso, di mana Musso telah membawa bekal ilmu politiknya yang telah dipelajarinya di Moskow. Dengan yakin Musso menyatakan bahwa golongannya merupakan anti-imperialisme maka memiliki kesamaan ideologi dengan Uni Soviet. Semenjak itu lah segala bentuk rencananya berdasarkan atas “Jalan Baru” ide yang berhasil Ia tanamkan dalam pemberontakan PKI Madiun 1948 (DISJAH, 1985: 90).Oleh karena itu, dengan menerapkan gagasan “Jalan Baru” Musso yakin PKI dapat membawa perubahan terhadap Indonesia ke arah yang lebih baik seperti Rusia. Tetapi keyakinan Musso ini salah , karena perubahan yang diharapkan malah mengakibatkan timbulnya pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Musso itu sendiri serta kandasnya harapan adanya “Jalan Baru” yang Ia anut dari Rusia, Uni Soviet.

Dapat dilihat bahwa intervensi dapat menimbulkan perdebatan karena berhadapan langsung dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum internasional yaitu prinsip kedaulatan negara dan prinsip non intervensi (Starke, 1988: 136-137). Intervensi berhubungan dan selalu berkaitan kepada kedaulatan suatu negara. Apabila campur tangan itu hanya sekedar sugesti diplomatik, maka bukanlah suatu masalah pelanggaran terhadap kedaulatan 

suatu negara. Intervensi harus sampai pada tingkat di mana kedaulatan suatu negara dalam pelaksanaannya di ambil alih oleh negara lain. Hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional, namun disisi lain hukum internasional membolehkan tindakan tersebut dengan syarat bahwa timbulnya suatu keadaan merupakan ancaman bahaya bagi perdamaian dan keamanan dunia dan juga merupakan pelanggaran bagi hukum internasional dan memungkinkan untuk timbulnya perang.

Namun demikian, seharusnya bangsa Indonesia tidak lengah dan selalu waspada terhadap doktrin-doktrin kaum komunis. Akibat kelengahan bangsa Indonesia sendiri, PKI kembali mengulangi aksi pemberontakan mereka pada tanggal 30 September 1965. Pemberontakan yang lebih terencana dengan baik, tetapi tetap saja mengalami kegagalan karena tidak mendapat dukungan luas dari bangsa Indonesia khususnya dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan polisi.

2 Peristiwa PRRI/Permesta 1958

Peristiwa berikutnya yang menggambarkan adanya intervensi secara langsung oleh pihak asing dalam pergerakannya yaitu peristiwa PRRI/Permesta. 

Perkembangan yang terjadi setelah proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, tidak sesuai dengan harapan rakyat di daerah terutama di Sumatera Barat. Kehidupan yang diharapkan lebih baik setelah merdeka tidak juga terwujud, penguasa di pusat pemerintahan sibuk mengatur kursi mereka masing-masing sehingga pemerintahan sering kali jatuh bangun. Akibat yang ditimbulkan oleh ketidakbecusan pemerintah mengurus negara adalah tidak diperhatikannya rakyat di daerah. Sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah yang merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat.

Sebelum lahirnya PRRI/Permesta telah terjadi perbedaan pandangan antara pusat dengan daerah. Pada bulan November 1956, berkumpul di Padang sekitar 600 pejuang mantan Divisi Banteng. Dari pertemuan tersebut, mereka membicarakan tentang tuntutan perbaikan dalam AD dan kepemimpinan pemerintah pusat. Pertemuan tersebut menimbulkan terbantuknya dewan-dewan di Sumatera dan Sulawesi. Pada awalnya dewa-dewan tersebut dibentuk dalam rangka mengatasi situasi perpolitikan di Indonesia yang semakin mengarah pada perpecahan. Selain itu, pembentukan dewan-dewan ini juga ditunjukkan untuk mengimbangi parlemen dalam rangka memajukan pembangunan daerahyang masih tertinggal sehingga bisa lebih terarah dengan baik. Dewan-dewan yang dibentuk saat itu di antaranya adalah:

1. Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon di Sumatera Utara.

2. Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Achmad Husein.

3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Dahlan Djambek.

4. Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual.

Dewan-dewan tersebut menuntut adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, terutama dalam melaksanakan eksploitasi hasil bumi. Namun dengan adanya berbagai sebab seperti yang telah diuraikan di atas, maka dalam perkembangannya bersifat agresif dan bertindak mencari-cari kesalahan pemerintahan pusat (Leirissa, 1991: 5).

Peristiwa pemberontakan PRRI/Permesta yang terjadi tidak akan lepas dari berbagai faktor yang menyebabkannya. Faktor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari terjadinya pemeberontakan ini. Sejak tahun 1950, daerah tetap menjadi produsen ekspor, namun hasilnya lebih dimanfaatkan oleh pusat. Kondisi inilah yang menyebabkan kecenderungan “sentralistik” dalam pandangan Permesta. Hubungan antara pusat dan daerah menjadi kurang harmonis saat itu. Hal tersebut dikarenakan perbedaan pendapat anatara daerah dengan pusat. Daerah menganggap bahwa kebijakan pemerintah pusat tidaksesuai dengan daerah, sedangkan pemerintah pusat beranggapan bahwa daerah saja yang kurang mampu dalam melaksanakan tuganya.

Kegagalan pembangunan ekonomi yang dialami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan. Salah satunya adalah golongan prajurit yang merasakan kesulitan tersebut. Tindakan-tindakan pemerintah dalam masalah ekonomi seperti penyalahgunaan devisa, pemberian ijin istimewa kepada partai pendukungnya serta birokrasi yang sangat berbelit-belit menghambat para pedagang. Para pemimpin pasukan diberbagai wilayah juga dibuat kesal oleh alokasi keuangan yang tidak berjalan bagaimana semestinya. Akhirnya tindakan ekspor atau barter dilakukan tanpa disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan di Jakarta. Hal tersebut dilakukan di wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta panglima pasukan dari wilayah lainnya. Keterlibatan TNI dalam peristiwa barter ini yaitu peristiwa keterlibatan mereka dalam memberikan perlindungan kepada pengusaha-pengusaha yang melakukan ekspor yang dianggap merugikan negara. Oleh karena itu, KASAD Nasution memberhentikan Kolonel Simbolon untuk sementara. Di Sulawesi situasi yang mendorong lahirnya Permesta yaitu masalah otonomi daerah di Indonesia Timur dan dipengaruhi oleh pembentukan 

dewan-dewan di Sumatera (Leirissa, 1991: 11).

Pecahnya Dwi-tunggal yaitu Soekarno dan Hatta memperburuk kondisi perpolitikan di Indonesia. Pada tanggal 1 Desember 1956 Hatta mengundurkan diri sebagai secara resmi dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Soekarno. 

Perbedaan pendapat dan latar belakang walaupun keduanya sama-sama muslim yang nasionalis, namun Soekarno cenderung ke Marxis serta bermain-main api dengan komunis, sedangkan Hatta cenderung ke sosial dan anti komunis. Pada akhir bulan Desember 1956 dan permulaan awal tahun 1957 telah terjadi pergolakan untuk menentang pemerintahan Soekarno. Pergolakan ini terjadi di daerah Sumatera Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Sulawesi. Bulan Januari 1957 Dewan Garuda mengambil alih pemerintahan dari Gubernur Winarno. Dan pada tanggal 2 Maret 1957 di Manado diumumkan “Piagam Perjuangan Semesta” (Permesta) oleh Letnan Kolonel Sumual untuk menentang pemerintah pusat (Salim, 1971: 23). Yang menuntut otonomi daerah lebih besar, kontrol terhadap pendapatan daerah, desentralisasi dan kembalinya dwitunggal Soekarno-Hatta. Menyusul proklamasi Permesta, kolonel Barlian di Sumatera Selatan juga mendirikan pemerintahan militer dan menyingkirkan gubernur sipil.

Para panglima daerah mendapat dukungan juga dari tokoh-tokoh sipil. Bantuan terbesar diperoleh dari Profesor Sumitro. Beliau melarikan diri ke Sumatera dan bergabung dengan para kolonel. Bersama Simbolon, Sumitro menjadi juru bicara para kolonel di luar negeri. Di Singapura Sumitro bertemu dengan agen CIA yang sudah dikenalnya di Jakarta. Pada tanggal 7-8 September 1957, Sumitro bertemu dengan para kolonel pembangkang di Palembang. Dalam pertemuan itu tercetuslah “Piagam Palembang” yang mengajukan lima tuntutan ke pemerintahan pusat. Kelima tuntutan itu seperti: pertama, pemulihan Dwitunggal Soekarno-Hatta. Kedua, penggantian para pemimpin Angkatan Darat. Ketiga, pembentukkan Senat disamping Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili daerah-daerah. Keempat, untuk melaksanakan berjalannya otonomi daerah secara benar. Kelima, untuk melarang berkembangnya komunisme di Indonesia (Kahin dan Audrey, 1997: 71). Namun, tuntutan itu tidak dihiraukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu pihak CIA memanfaatkan keadaan tersebut untuk menjatuhkan Soekarno dengan cara mendukung adanya Piagam Palembang tersebut.

2.1 Peran Amerika Serikat Dan Inggris

Pertemuan Somitro dengan agen CIA di Singapura pada tanggal 7-8 September 1957, di sini ada kesamaan kepentingan yaitu para perwira yang bergolak memerlukan senjata untuk melakukan pemberontakan terhadap 

pemerintahan pusat, sedangkan CIA mereka memerlukan saluran untuk menjatuhkan pemerintahan Soekarno. Oleh karena kesamaan kepentingan tersebut maka terjalinlah hubungan diantara mereka (Leirissa, 1991: 215). 

Pemerintah pusat mengundang seluruh pimpinan sipil dan militer daerah dalamMusyawarah Nasional (Munas) pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 September 1957. Setelah Munas, Hatta mengadakan kunjungan perjalanan keliling Sumatera untuk meredakan suasana yang semakin bergolak. Namun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil meredakan ketegangan yang sudah terlanjur terjadi.

Dalam operasi mendukung pemberontakan PRRI/Permesta, Amerika Serikat menurunkan kekuatan yang tidak main-main. CIA menjadikan Pearl Harbour, Philipina, Taiwan, Korea Selatan dan Vietnam Selatan sebagai pos suplai dan pelatihan bagi pemberontak. 

Sedangkan kekuatan Inggris berkuasa di 

Singapura. Dari Singapura, pejabat Konsulat Amerika Serikat yang berkedudukan di Medan dengan intensif berkoordinasi dengan Kolonel Simbolon, Sumitro dan Letkol Ventje Sumual. Pada tanggal 7 Desember 1957, Panglima Angkatan Laut Amerika Serikat Laksamana Arleigh Burke 

memerintahkan Panglima Armada ke-7 Laksamana Felix Stump menggerakan kekuatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berbasis di Teluk Subic untuk merapat ke Indonesia. Satu divisi pasukan elit Amerika Serikat US-Marine di bawah pengawalan sejumlah kapal penjelajah dan kapal perusak diikut sertakan dalam misi tersebut. Menurut Amerika Serikat, pasukan itu untuk mengamankan instalasi perusahaan minyak Amerika Serikat Caltex di Pekanbaru, Riau (Leirissa, 1991: 216).

Keterlibatan CIA dalam pergolakan ini sangat jelas sekali. Presiden Amerika Serikat Eisenhower, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat J.F. Dulles dan Direktur CIA Allan Dulles yang membuka keterlibatan CIA dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Kebijakan Presiden Henry Truman menghadapi komunisme pasca Perang Dunia II lewat program bantuan ekonomi Marshall Plan yang menimbulkan adanya kekecewaan. Program ini telah mendorong 

pembuat kebijakan Amerika Serikat bertindak jauh lebih agresif untuk membendung bahaya komunis diseluruh belahan dunia. Ketika bibit komunisme 

mulai bersemi di Indonesia, yang diserap dalam konsep Nasakom (Nasional, agama, dan komunis). melakukan intervensi diberbagai negara, namun hanya di Indonesia lah Amerika sangat produktif dalam memberikan bantuan demi kelancaran pemberontakan yang dilakukan anggota PRRI/Permesta. Tetapi intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu gagal tidak sesuai keinginannya untuk menjatuhkan Presiden Soekarno (Kahin dan Audrey, 1997: 3).

2.2 Dampak Yang Terjadi Dengan adanya peristiwa di atas maka menimbulkan dampak dari pemberontakan PRRI/Permesta bagi masyarakat Indonesia. 

Dari kehidupan sosial budaya, terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh para pejuang PRRI/Permesta membawa luka luar dan dalam bagi masyarakat Indonesia pada 

saat itu. Di Minang, korban dari pemberontak ini kurang lebih mencapai 32. 324jiwa. Selain itu dari kehidupan ekonomi, pembangunan fisik yang sedang dibangun menjadi hancur. Masyarakat Minang menjadi rendah diri lalu merantau ke daerah lain. Lalu perubahan kebijakan oleh pemerintahan pusat terhadap daerah, menimbulkan adanya dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menetapkan kembalinya pemerintahan sesuai dengan UUD 1945. Dengan berhasil menumpas para pemberontak PRRI/Permesta, maka PKI justru berkembang semakin kuat ditubuh TNI AD dan semakin berpengaruh dalam mempengaruhi Soekarno. Di sini dalam kaitannya dengan perpolitikan Indonesia yaitu diakuinya Nasakom (Leirissa, 1991: 315). Peristiwa gerakan separatis PRRI/Permesta dalam kehidupan politik, menyebabkan jatuhnya kabinet Ali II pada tanggal 14 Maret 1957 yang ditandai dengan penyerahan mandat dari Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo kepada Presiden Soekarno. Kabinet tersebut lalu digantikan oleh kabinet Djuanda yang secara resmi dibentuk pada tanggal 9 April 1957. Dampak selanjutnya yaitu menimbulkan kesadaran dikalangan pimpinan negara bahwa wilayah NKRI terdiri dari kepulauan yang luas dan beraneka ragam masalah disetiap daerahnya. 

Bhineka Tunggal Ika sepertinya jangan dijadikan simbol saja, melainkan harus 

benar-benar dihayati makna dan hakekatnya arti dari adanya simbol tersebut. Hak otonomi yang luas memang perlu diberikan kepada setiap daerah agar setiap 

kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing daerah.

Bukti yang menambahkan bahwa keterlibatan blok Barat dalam penggulingan Bung Karno di Indonesia yaitu adanya dokumen Gilchrist. 

Dokumen ini berasal dari telegram dari Duta Besar Inggris di Jakarta yang bernama Andrew Gilchirst yang ditunjukan kepada Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris. Telegram ini mengacu pada rencana gabungan intervensi militer Amerika Serikat dan Inggris di Indonesia. Di mana Inggris berperan sebagai penyedia logistik dan Amerika Serikat lah yang mengeksekusi berlangsungnya pemberontakan PRRI/Permesta (Green, 1992: 65).

3 Peristiwa Gerakan 30 September 1965/PKI

Gerakan komunis ini bersifat Internasional yaitu ingin menjadikan dunia ini berada di bawah naungan komunis internasional. Komunis ini berawal dari ide Karl Marx dan Freidrich Engels tahun 1848, kedua orang ini adalah bangsa Jerman yang menerbitkan bukunya The Communist Manifesto (Hartisekar dan Abadi, 1999: 28). Timbulnya ide ini adalah sebagai akibat dari proses revolusi industri di Eropa dan Amerika, dalam revolusi industri tersebut muncul lah banyak industri di bawah naungan kelompok kapitalis yaitu orang-orang yang punya modal. Munculnya banyak industri dibutuhkan tenaga kerja yang banyak, maka banyak penduduk desa berdatangan ke kota-kota industri. 

Dalam industri tersebut terlihat banyaknya rakyat yang menderita akibat upah yang rendah dan dipekerjakannya anak-anak , wanita dengan upah murah. 

Diantara buruh-buruh itu kelaparan karena upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan mereka dan mereka terlihat tertindas di bawah kekuasaan penguasa-penguasa yang menghisap tenaga mereka demi keuntungan para kapitalis.

Dalam doktrin komunis telah dikatakan dengan jelas bahwa setiap partai komunis di mana pun ia berada selalu bertujuan untuk merebut kekuasaan negara dengan menyingkirkan kekuatan politik lainnya. Hal ini ditempuh dalam rangka menegakkan diktator proletariat. Usaha yang ditempuh dalam merebut kekuasaan selalu dilakukan dengan cara kekerasan, seperti yang 

berlangsung di berbagai negara lain, tidak terkecuali di Indonesia. Yang membuat paham komunis menjadi subur di Indonesia adalah sejak dicanangkannya NASAKOM (Nasional Agama dan Komunis) oleh Presiden Soekarno. Karena setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kekuasaan negara beralih dari tangan partai ke tangan Presiden Soekarno (Notosusanto, 1998: 89). Apa yang dikatakan Presiden itu adalah hukum, siapa yang tidak menyetujuinya 

silahkan minggir dan siapa yang menyetujuinya dapat diangkat derajatnya ke permukaan kekuasaan. Momentum inilah yang dimanfaatkan PKI untuk mengembangkan sayapnya di Indonesia.

Melalui NASAKOM ini semua lembaga negara mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah terpencil sekalipun harus memenuhi unsur NASAKOM yang artinya harus ada ketiga unsur tersebut dalam tiap lembaga negara. Dalam tiap lembaga tersebut harus ada orang-orang dari unsur Nas = nasional, unsur A= agama dan unsur Kom = komunis. Bagi kelompok komunis hal ini betul-betul 

dimanfaatkan, hingga seluruh aparat negara dari pusat sampai ke daerah-daerah ditempatkan golongan komunis. Berdasarkan kebijakan ini yaitu NASAKOM maka sempurna lah orang-orang komunis menyebar keseluruh tanah air dan keseluruh aparat negara. Setelah itu tindakan lanjut yang dilakukan oleh kelompok komunis adalah menyikut satu persatu lawannya, hingga partai/kelompok A = agama didepak ke luar dan dinyatakan jadi partai terlarang, kemudian partai Nas = nasionalis dipecah belah dan dikuasai. Sampai di sini sempurna lah kelompok komunis menguasai seluruh area percaturan politik di Indonesia. Tinggal satu lagi yang jadi saingan terberatnya yaitu kelompok TNI. Untuk itu PKI mengatur strategi baru untuk menyusupkan kelompoknya ke dalam tubuh TNI satu persatu.

Pada saat usia Republik Indonesia masih muda, yaitu pada tahun 1948,PKI pernah mencoba untuk merebut kekuasaan dari pemerintah Republik Indonesia yang sah. Gerakan PKI itu dikenal dengan nama Pemberontakan PKI Madiun 1948. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas berkat kerjasama TNI dan rakyat yang setia pada Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setelah itu, PKI bergerak di bawah tanah dan muncul kembali pada tahun 1950 dalam kehidupan politik di Indonesia dan ikut serta dalam Pemilihan Umum I tahun 1955. Penanganan yang tidak tuntas terhadap PKI dan simpatisannya dikemudian hari menjadi peluang tersendiri bagi gerakan komunis untuk tetap eksis. Pada tanggal 4 Februari 1950 hanya setahun setelah peristiwa di Madiun, PKI kembali memproklamirkan diri sebagai organisasi resmi di bawah kepemimpinan Alimin. Kepemimpinan Alimin ternyata tidak bertahan lama. 

Setelah bersembunyi di luar negeri, menghindari penangkapan pemerintah 

akibat pemberontakan PKI di Madiun yang gagal, pada Juli 1950 DN. Aidit kembali datang ke Indonesia. Aidit kembali ke Indonesia bersama MH. Lukman lewat pelabuhan Tanjung Priok. Mereka berdua mendapat bantuan dari Kamaruzaman alias Sjam, yang pada saat itu menjadi seorang pimpinan buruh di pelabuhan Tanjung Priok (Hartisekar dan Abadi, 1999: 84).Sejak DN. Aidit terpilih menjadi ketua PKI tahun 1951, ia dengan cepat membangun kembali PKI yang porak-poranda akibat kegagalan pemberontakan tahun 1948. Usaha yang dilakukan DN. Aiditberhasil dengan baik, sehingga dalam Pemilihan Umum tahun 1955, PKI meraih dukungan rakyat dan menempatkan diri menjadi satu dari empat partai besar di Indonesia, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Setelah PKI merasa cukup kuat, dihembuskan isu bahwa pimpinan TNI AD membentuk Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada saat peringatan hari ulang tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965. PKI juga menyebutkan bahwa anggota Dewan Jenderal itu adalah agen Nekolim (Amerika Serikat atau Inggris). Tuduhan ituditolak oleh Angkatan Darat dan langsung menuduh PKI yang akan melakukan perebutan kekuasaan. Namun dalam rangka memperingati hari ulang tahun ABRI, puluhan ribu tentara telah berkumpul di Jakarta sejak akhir bulan September 1965, sehingga dugaan-dugaan akan terjadinya kudeta semakin bertambah kuat.

Apa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965, tentu tidak bisa 

dilepaskan dari rangkaian sebelumnya. Secara internasional, pada masa itu 

terjadi perang dingin anatara blok barat di bawah pimpinan Amerika Serikat dan blok timur di bawah pimpinan Uni Soviet. Amerika Serikat yang berperang di Vietnam tidak ingin Indonesia jatuh ke tangan komunis karena itu akan menyebabkan posisinya terjepit. Lagi pula, Amerika Serikat tentu tidak suka bila negara kaya bahan mentah seperti Indonesia jatuh ke tangan musuh mereka. 

Semenjak itu lah Amerika Serikat berniat untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Hal ini dipicu karena ketakutan Amerika Serikat terhadap pengaruh komunisme di Indonesia (Dake, 2005: 21). CIA merupakan organisasi intelijen rahasia Amerika Serikat yang ingin menguasai Indonesia. CIA berpegangan pada ciri khas politik Amerika Serikat yaitu memiliki kolaborasi yang seimbang antara memelihara, melindungi dan memperluas kepentingan Amerika Serikat itu sendiri diseluruh dunia termasuk Indonesia.

3.1 Peran Amerika Serikat Dan Inggris

Dalam situasi yang panas ini bergulir isu Dewan Jendral dan rumor sakitnya Presiden Soekarno. Kedua hal ini mungkin saja dimunculkan oleh pihak yang berkepentingan dengan keadaan politik Indonesia. Asumsinya di antaranya yaitu pertama, Amerika Serikat takut PKI berkuasa dan tidak suka kepada Soekarno. Kedua, AD tidak mau secara langsung mengambil kekuasaan dari Bung Karno karena tidak akan didukung rakyat. Ketiga, PKI memiliki massa untuk berdemonstrasi, tetapi tidak punya pasukan dan senjata untuk berontak. 

Salah satu skenario Amerika Serikat ternyata efektif untuk memprovokasi PKImelakukan suatu gerakan yang kemudian ditumpas oleh tentara dan pada saat yang sama Soekarno digerogoti kekuatannya.

Alhasil pancingan ini berhasil mempengaruhi biro khusus PKI. Biro khusus PKI merupakan sebuah kelompok tertutup dalam partai yang memiliki tugas khusus merekrut pendukung atau simpatisan dari kalangan militer. Biro khusus PKI berpikir kalau Soekarno meninggal tentara akan mengambil kekuasaan dan menghancurkan komunisme. Oleh karena itu, Dewan Jendral yang mereka percaya ada dan konon akan melakukan Kudeta 5 Oktober 1965 perlu 

didahului dengan menculik jendral-jendral tersebut dan menghadapkan kepada Presiden Soekarno. Sehingga, Amerika Serikat berusaha memprovokasi PKI untuk melakukan suatu gerakan pemberontakan yang kemudian akan ditumpas oleh tentara dan pada akhirnya kepemimpinan Soekarno pun akan jatuh (Tim Weiner, 2008: 328).

Sebenarnya keadaan tersebut merupakan rencana Amerika Serikat melalui lembaganya yaitu CIA. Sebelum meletusnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, CIA sering kali telah mencoba melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno dengan berbagai cara. Contohnya seperti memberikan bantuan satu juta dollar Amerika Serikat untuk partai yang anti-komunis dan partai yang anti-Soekarno. 

Dalam rencana ini PKI dijadikan kambing hitam oleh CIA. Rencana ini semakin berhasil karena dalam tubuh TNI AD pun sedang mengalami konflik intern. Konflik antara kelompok anti-Soekarno dengan 

kelompok pro-Soekarno. Kelompok anti-Soekarno terdapat Jendral Nasution dan 

Mayjend Soeharto, sedangkan kelompok pro-Soekarno terdapat Letjen Achmad 

Yani. Walaupun ketiga Jendral ini sama-sama membenci kehadiran PKI di Indonesia, namun untuk tingkat loyalitas terhadap Presiden Soekarno berbeda. (Tim Weiner, 2008: 329).

Dalam kasus peristiwa Gerakan 30 September 1965, terdapat dugaan bahwa ada semacam konspirasi antara TNI-AD dengan CIA. Contoh bukti yang membuktikan adanya konspirasi tersebut yaitu ditemukannya telegram dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang masuk Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di Washington tanggal 21 Januari 1965. Telegram itu berisikan informasi pertemuan pejabat teras AD pada hari itu dan dalam pertemuan itu salah satu perwira tinggi AD yang tidak diberitahu identitasnya 

hadir merencanakan pengambil alihan kekuasaan Presiden Soekarno. Jadi yang 

akan dimanfaatkan oleh CIA dalam operasinya adalah Letkol Untung dan Lettu 

Dul Arief. Tetapi CIA tidak berhubungan langsung dengan Untung dan Dul Arief, melainkan lewat perantara Aidit serta Sjam. Kalau digambarkan secara grafis, hubungan CIA ke poros Aidit dan Sjam adalah garis lurus yang artinya adalah berhubungan langsung. Demikian juga dari poros Aidit dan Sjam ke Letkol Untung dan Lettu Dul Arief selaku operator digambarkan secra garis lurus. Sedangkan dari CIA ke Letkol Untung dan Lettu Dul Arief, digambarkan 

secra garis putus-putus yang artinya tidak berhubungan langsung. 

Kapan rencana ini akan dijalankan tergantung pada keadaan konflik yang sedang dibangun beberapa pekan ke depan (Tim Weiner, 2008: 331).

Pada bulan Juli-September 1965, dilakukan pelatihan para sukarelawan secara intensif untuk mendukung PKI. Adanya pelatihan semacam ini dimaksudkan untuk memperkuat pasukan Dwikora atas instruksi Men/Pangau Omar Dhani. Penyelenggaraan pelatihan ini dipusatkan di daerah Lubang Buaya, Pondok Gede dengan pimpinan pelatihan yaitu Mayor Udara Sujono sebagai 

komandan. Di sini keterlibatan TNI-AU sangat besar dalam kegiatan ini, karena 

peralatan pelatihan pun diusahakan dari gudang milik TNI-AU.

Selanjutnya pada akhir bulan Aguatus sampai pada akhir bulan September 1965, Biro Chusus Central PKI secara cepat bergulir untuk mengadakan pertemuan-pertemuan yang kesimpulannya dilaporkan kepada Ketua Biro Chusus Central PKI yaitu DN. Aidit. Saat itu Ia juga menjabat sebagai 

Menteri Koordinator di dalam Kabinet Dwikora. Dalam pertemuan dan rapat-

rapat tersebut membicarakan kesiapan gerakan pemberontakan terutama kesiapan 

secara militer. Secara struktural sesuai dengan keputusan Politbiro Chusus Central PKI bahwa pimpinan tertinggi gerakan di tingkat pusat berada di tangan DN. Aidit. Karena dalam hal ini memang di Jakarta gerakan yang sama dilakukan dibeberapa daerah Indonesia.

Sementara untuk komando di lapangan gerakan tersebut dikomandani Letkol Untung. Untung sendiri merupakan Dan Yon Pengawal Presiden. Di lapangan gerakan tersebut terbagi dalam tiga pasukan yaitu pasukan Gatot Kaca, pasukan Pasopati dan pasukan Bimasakti (AW. Adam, 2009: 20). Pada tanggal 28 September 1965, Sjam selaku Kepala Biro Chusus Central PKI 

memberitahu DN. Aidit bahwa penentuan gerakan pemberontakan dilakukan pada tanggal 30 September 1965 pukul 04.00. Yang menjadi target sasaran gerakan PKI ini adalah Jendral A.H. Nasution, Letjend Achmad Yani, Mayjen Haryono MT, Mayjen Suprapto, Mayjen S. Parman, Brigjend D.I. Panjaitan dan Brigjend Sutoyo S.Perintah gerakan pemberontakan ini jelas yaitu untuk menangkap perwira-perwira TNI khususnya dari pihak AD dalam keadaan hidup atau mati. Dan kenyataan di lapangannya gerakan ini telah gagal dengan kurangnya koordinasi yang baik dan terperinci antara pimpinan dengan pasukan. Walaupun secara umum sasaran gerakan tercapai kecuali Jendral Nasution, namun 

kegagalan tersebut telah dibayar oleh nyawa putri Nasution yang bernama Ade Irma Suryani dan salah satu ajudannya yaitu Lettu Pierre Tandean.

Peristiwa subuh itu yaitu aksi penculikan terlihat sangat kejam dan tidak manusiawi aksi penculikan tersebut. Beberapa jendral telah ditembak mati terlebih dahulu ditempat tinggalnya seperti yang dialami oleh Achmad Yani, Haryono dan D.I. Panjaitan. Sedangkan jendral-jendral yang masih hidup seperti Suprapto, S. Parman, Sutoyo dan Pierre dibawa ke daerah Lubang Buaya, Pondok Gede untuk diserahkan kepada pimpinan pasukan Gatot Kaca Lettu Dul 

Arief. Di sana mereka disiksa habis-habisan terlebih dahulu sebelum ditembak 

dan dijatuhkan kedalam sumur tua (Dake, 2005: 43).

Pada pagi harinya tersiarlah kabar bahwa pimpinan-pimpinan TNI-AD 

diculik oleh suatu gerakan pemberontak. Gerakan yang dilakukan oleh 

sekelompok orang yang berusaha mengkudeta Presiden Soekarno. Di mana 

gerakan ini dicurigai dikendalikan oleh PKI. Dalam proses pencarian korban 

penculikan, pengendalian keamanan Ibukota sampai pada proses penumpasan 

diserahkan oleh Mayjen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Pangkostrad. 

Beliau memiliki keyakinan bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan PKI yang bertujuan menggulingkan dan merebut kekuasaan dari pemerintah RI yang sah. Di mana gerakan ini sebelumnya disebut oleh Soeharto sebagai Gerakan 30 September 1965 atau PKI (G30S/PKI).

Pembantaian ini banyak menimbulkan korban jiwa, diduga korbannya mencapai lima ratus ribu sampai satu juta orang dalam bencana enam bulan yang mengikuti kudeta tersebut. Sewaktu regu-regu militer yang didukung serta diberikan bantuan dana oleh CIA menangkapi semua anggota dan simpatisan PKI yang diketahui telah melakukan pembantaian keji. Pada akhir tahun 1965, ratusan ribu lainnya anggota dan simaptisan PKI yang tidak dibunuh 

dipenjarakan di kamp-kamp konsentrasi tanpa adanya perlawanan sama sekali. 

(Notosusanto, 1998:130).

Pada tanggal 1 Oktober 1965, Duta Besar Amerika Serikat yang bernama Marshall Green melaporkan keadaan di Indonesia ke Washington bahwa belum ada kejelasan mengenai PKI tersebut. Dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965, Green menduga Soebandrio terlibat dalam kudeta tersebut. Sehingga Green menyarankan untuk sementara Amerika Serikat tidak terlibat secara terbuka, tetapi Ia juga mengusulkan upaya terselubung untuk menyebarkan cerita tentang dosa, pengkhianatan dan kekejaman PKI. Pemerintah Amerika Serikat tidak mengikuti saran yang telah diberikan oleh Green, karena khawatir hal itu akan 

membuka peluang untuk kembalinya komunis (Green, 1992: 63).

Menurut Asvi Warman (2009: 179) sebenarnya tidak hanya Amerika Serikat yang terlibat dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965, tetapi Inggris dan Australia pada saat itu juga ikut menumpaskan pemberantasan komunisme. 

Ternyata Inggris (M-16) turut terlibat pula dalam konspirasi untuk menjatuhkan Bung Karno. Indikasi keterlibatan Inggris dengan mendatangkan pasukan M-16 lebih terlihat pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965. Inggris berkepentingan untuk menggulingkan Soekarno karena adanya politik Ganyang Malaysia yang diserukan oleh Bung Karno. Pihak Inggris ini berperan membantu propaganda untuk menghancurkan PKI. Di sini terungkap bahwa pada tahun 1962, terdapat komitmen antara Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dengan Perdana Menteri Inggris Harold Macmillan untuk melikuidasi Soekarno. Tentara Angkatan Laut Inggris yang berbasis di Singapura siap membantu 

Pemerintah Indonesia untuk menghadapi ancaman jatuhnya Indonesia ke tangan 

komunis.

Bukti yang menambahkan bahwa keterlibatan blok Barat dalam penggulingan Bung Karno di Indonesia yaitu adanya dokumen Gilchrist. Dokumen ini berasal dari telegram dari Duta Besar Inggris di Jakarta yang bernama Andrew Gilchirst yang ditunjukan kepada Kantor Kementerian Luar Negeri Inggris. Telegram ini mengacu pada rencana gabungan intervensi militer Amerika Serikat dan Inggris di Indonesia. Pertama kali keberadaan dokumen Gilchrist ini diumumkan oleh Soebandrio Menteri Luar Negeri Indonesia pada masa itu (Green, 1992: 65). Namun sampai sekarang kebenaran isi dari dokumen Gilchrist masih jadi perbincangan para sejarawan.

Pada tanggal 16 Oktober 1965, Soekarno melantik Mayjend Soeharto menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat di Istana Negara. Berikut kutipan amanat Presiden Soekarno kepada Soeharto saat beliau disumpah:

“Saya perintahkan kepada Jendral Mayor Soeharto, sekarang Angkatan Darat pimpinannya saya berikan kepadamu, buatlah Angkatan Darat ini satu Angkatan dari pada Republik Indonesia, Angkatan Bersenjata dari pada Republik Indonesia yang sama sekali menjalankan Panca Azimat Revolusi, yang sama sekali berdiri di atas Trisakti, yang sama sekali berdiri di atas Nasakom, yang sama sekali berdiri di atas prinsip Berdikari, yang sama sekali berdiri di atas prinsip Manipol-USDEK.

Manipol-Usdek telah ditentukan oleh lembaga tertinggi kita sebagai haluan negara Republik Indonesia. Dan oleh karena Manipol-Usdek ini adalah haluan dari pada Republik Indonesia, maka dia harus dijunjung tinggi, dijalankan, dipupuk oleh semua kita. Oleh Angkatan Darat, 

Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Kepolisian Negara. Hanya jikalau kita berdiri benar-benar di atas Panca Azimat ini, kita semuanya, maka barulah revolusi kita bisa jaya.

Soeharto, sebagai Panglima Angkatan Darat, dan sebagai Menteri dalam kabinetku, saya perintahkan engkau, kerjakan apa yang kuperintahkan kepadamu dengan sebaik-baiknya. Saya doakan Tuhan selalu beserta kita dan besreta engkau!” (Notosusanto, 1998: 129).

Beberapa bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI atau mereka yang dianggap sebagai anggota serta simpatisan PKI ditumpas oleh pihak keamanan saat itu di bawah pimpinan Mayjend Soeharto berdasarkan Supersemar.

Pasca tahun 1965 terjadi perkembangan politik semua partai buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja serta petani yang diduga sebagai anggota PKI, maka akan dibunuh dan dimasukkan ke kamp-kamp untuk diinterogasi. Peristiwa pembunuhan-pembunuhan ini terjadi di Jawa Tengah pada bulan Oktober , di Jawa Timur pada bulan November dan didaerah Bali pada bulan Desember pada tahun 1965.

3.2 Peran Republik Rakyat Cina (RRC)

Selain keterlibatan CIA dalam kudeta ini, terdapat bukti lain yang menerangkan bahwa pada tahun 1962 Aidit atas nama pemerintah Indonesia menerima bantuan keuangan dari pemerintahan Republik Rakyat Cina (RRC). 

Sejak saat itu, para pemimpin PKI menjadi aktif terlibat dalam membantu diplomasi Soekarno. Selain itu, pengiriman kader-kader PKI untuk mengikuti pelatihan-pelatihan ideologi di RRC, PKI dikabarkan menerima bantuan finansial dari minoritas Cina yang berada di Indonesia. Disamping bantuan finansial, PKI menerima bantuan berupa senjata dari RRC. Bantuan ini berkaitan dengan rencana PKI untuk membantu angkatan ke-5 yang dipersenjatai. 

Angkatan ke-5 beranggotakan buruh dan tani yang rencananya akan dipersenjatai 

agar tidak dikalah dengan angkatan-angkatan bersenjata lainnya milik Indonesia. 

Dalam proses pemberian bantuan senjata dari Cina untuk PKI tidak secara 

langsung, melainkan melalui angkatan bersenjata terutama Angkatan Udara 

(Hartisekar, 1999: 108).

Berawal dari pertemuan Aidit dengan pemimpin partai komunis Cina yaitu 

Mao Tse Tung di Beijing jauh sebelum terjadinya Gerakan 30 September 1965. 

Saat pertemuan itu, Mao Tse Tung memberikan masukan pada Aidit tentang cara pencapaian terbentuknya negara sosialis di Indonesia. Mao Tse Tung 

menyarankan agar Aidit menempuh langkah revolusi, dengan cara seperti itulah maka akan cepat membantu mewujudkan terbentuknya negara sosialis. Di mana dengan cara menghabisi pihak-pihak yang mencoba menghalangi upaya PKI untuk membentuk negara sosialis. Di sini Mao Tse Tung mengibaratkan TNI AD sebagai seekor naga, apabila kepala seekor naga tersebut ditebas maka dapat dilemahkan. Maksudnya yaitu dengan cara menyingkirkan para perwira tinggi TNI AD, maka anggota TNI AD yang lain pun dapat dengan mudah untuk 

dikendalikan. Aidit setuju, namun dia berpikir rencana ini pasti akan menimbulkan korban dari kalangan sipil. Dan Mao Tse Tung pun kembali memberi masukan bahwa banyaknya korban anggap saja sebagai bagian dari rencana untuk mewujudkan negara sosialis. Dengan begitu Mao Tse Tung berhasil mempengaruhi pola pikir Aidit (AW. Adam, 2009: 197).

Gerakan 30 September 1965 itu dapat dikatakan kudeta yang gagal karena Aidit melakukan kesalahan strategis. Aidit meletakkan kesalahan atas kegagalannya pada pundak Presiden Soekarno. Karenapresiden tidak memenuhi janjinya untuk membentuk kabinet Gotong Royong setelah pembersihan dilakukan. Selain itu, karena Presiden Soekarno berubah sikap tentang rencana kepergiannya ke Cina untuk beristirahat di Danau Angsa. Selain itu, formasi aliansi PKI-Soekarno membuat PKI mampu memanfaatkan aparat-aparatdiplomatik pemerintah yang pro PKI untuk mendapatkan bantuan senjata dari 

luar negeri. Apalagi bagi RRC PKI punya arti yang sama strategisnya dengan Soekarno. 

RRC beranggapan seperti ini karena untuk menghambat manuver-manuver Amerika Serikat dan Uni Soviet di Asia Tenggara. Namun, anggapan RRC ini salah karena PKI juga telah menerima bantuan dana dan senjata dari pihak CIA, Amerika Serikat (Fic, 2005 : 289).

Lima bulan setelah adanya kudeta tersebut, tepatnya pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno memberikan Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Beliau memerintahkan Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi serta wibawanya (adalah Soekarno). Kekuatan yang tak terbatas ini pertama kali digunakan oleh Soeharto untuk menumpas segala unsur-unsur PKI yang masih tersisa saat itu.

Lahirnya Supersemar yang terjadi akibat karena adanya tekanan atau paksaan, sebenarnya hanya bagian dari sebuah skenario untuk menjatuhkan Presiden Soekarno yang sampai sekarang masih dicari kebenarannya. Supersemar pun tidak bisa lepas dari adanya peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Siapa dalang atau otak dari adanya konspirasi ini, tidak lain yaitu Amerika Serikat melalui CIA lah yang menjalankan konspirasi ini. Negara Superpower ini berkepentingan untuk menjatuhkan Soekarno karena sikapnya 

yang tegas ditunjukkan dalam pidato tanggal 17 Agustus 1965. Waktu itu Soekarno menekankan tiga hal yaitu yang pertama Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri), yang kedua pembentukan Conefo dan yang ketiga pembentukan Dwikora (Tim LAI, 2007:116).

Dengan semboyan Berdikari atau hidup mandiri di atas kemampuan ekonomi sendiri, negara-negara seperti Amerika Serikat merasa terancam kelangsungannya di Indonesia. Berdikari dianggap sebagai manifestasi idoelogi komunis di bidang ekonomi, sebab dengan sistem perekonomian tertutup aktivitas perdagangan internasional akan terancam. Sedangkan pendirian Conefo(Conference of New Emerging Forces) dinilai akan menjadi kekuatan besar yang mungkin mengancam kekuasaan negara-negara besar. Lalu ancaman dari adanya pembentukan Dwikora adalah terganggunya kekuasaan Inggris atas Malaysia. 

Jika Inggris merasa terancam, otomatis Amerika Serikat pun berkepentingan 

(Tim LAI, 2007: 118).

Bagaimana kekuatan-kekuatan besar tersebut bermain untuk menjatuhkan Presiden Soekarno, mereka melakukannya dengan cara merubuhkan pilar-pilar kekuatan Soekarno. Seperti dari pihak golongan kiri tepatnya ada Soebandrio dan 

orang-orang terdekat Soekarno mulai dijatuhkan kekuatannya. Sedangkan dari 

pihak kanan yaitu ada Jendral Achmad Yani yang disayang oleh Soekarno pun turut dilumpuhkan kekuatannya. Pukulan dari dua arah ini yang akhirnya menggiring peristiwa G30S/PKI sampai pada lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar).

3.3 Dampak Yang Terjadi

Semua peristiwa yang terjadi di atas, menimbulkan beberapa dampak bagi 

masyarakat dan pemerintahan saat itu. Dari segi politik dan keamanan, terjadinya keadaan yang tidak stabil karena hal ini sengaja diciptakan oleh PKI yaitu bangsa Indonesia tejadi perpecahan antara orang-orang Indonesia yang pro PKI dengan orang-orang yang anti PKI. Perpecahan ini terdapat pada seluruh lapisan masyarakat, seperti parpol lawan parpol, ormas lawan ormas, mahasiswa lawan mahasiswa, pemuda lawan pemuda sehingga menimbulkan adanya Tritura (tiga tuntutan rakyat).

Ketidakstabilan politik ini berlanjut atau berakibat ketidakstabilan keamanan, di mana setiap orang di seluruh Indonesia merasa tidak aman dan kadang kala kita tidak tahu mana yang lawan dan mana yang kawan, sebab semuanya adalah kita sesama bangsa Indonesia hanya dibedakan oleh paham yang dipengaruhi komunis dan yang anti komunis. Di bidang ekonomi, keadaan 

perekonomian rakyat sangat merosot, bahan makanan sulit diperoleh. Hal ini sengaja diciptakan oleh PKI sebelumnya, hingga untuk membeli minyak, garamdan beras harus menunggu antrian panjang. Utang luar negeri banyak karena ulah politik mercusuarnya Presiden Soekarno, uang jadi mengalami inflasi sampai 650 %.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 merupakan peristiwa sejarah yang pelakunya tidak tunggal. Melainkan terdiri dari beberapa pelaku di antaranya meliputi PKI, TNI AD serta Soekarno. Bukan itu saja, adanya intervensi asing seperti Amerika Serikat, RRC dan Inggris dalam hal ini pun telah memberikan warna tersendiri peristiwa Gerakan 30 September 1965.

4 Akhir Dari Pemerintahan Soekarno

Pengaruh intervensi asing dalam konteks Perang Dingin, adanya dua kelompok besar kepentingan yang berbeda. Uni soviet merupakan negara yang menganut paham komunis. Dalam sistem pemerintahannya ditunjukan untuk rakyat banyak, namun pada pelaksanaannya lebih ditunjukan untuk kaum tani, pemuda dan wanita. Oleh karena itu, maka akhirnya menjadi dominasi partai tunggal yaitu partai komunis. Sehingga menjadi satu-satunya partai yang tidak memiliki saingan dan memonopoli keadaan baik di negaranya sendiri maupun ikut campur dalam urusan pemerintahan negara lain. Keikut campurannya ini bertujuan untuk menanamkan paham komunisnya agar 

negara tersebut dapat dikuasainya (Leirissa, 1985: 103).

Amerika Serikat, merupakan negara yang memiliki power yang kuat dalam dunia internasional. Dengan memiliki power yang kuat tersebut, maka Amerika Serikat dapat menggunakan kekuatannya untuk mencapai kepentingan nasional negaranya di dalam politik internasional. Dengan power itu jugalah Amerika Serikat dapat menancapkan kebijakan luar negerinya ke negara lain dengan mudah sehingga kepentinganya dapat tercapai. Sebagai contoh, negara Indonesia sedang ikut merasakan dampak perang yang terjadi pada negara tetangga, atau negaranya, dengan cara apapun, agar salah satu fondasi berdirinya negara (wilayah) tetap terlindungi demi keselamatan warga negaranya. Kekuatan nasional suatu negara menjadi hal yang disorot ketika kita berbicara mengenai konsep kepentingan nasional (Sorensen & Jakson, 2005:9).

Pengaruh tersebut dapat di lihat pada Peristiwa Madiun pada tanggal 18 September 1948, yang terdorong oleh faktor adanya ketidak puasan rakyat terhadap hasil perjanjian Renville dan doktrin Uni Soviet terhadap Musso. 

Musso berniat untuk mengubah Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Soviet dengan konsep “Jalan Baru” miliknya. Musso merumuskan karena perjuangan Indonesia anti-imperialis, maka Indonesia harus berada dipihak Rusia. Oleh karena itu, Musso menyatakan revolusi nasional Indonesia sudah menjadi bagian dari proletar dunia yang dipimpin oleh Uni Soviet.

Bukan hanya dalam Peristiwa Madiun 1948 saja yang terdapat kekuatan pihak asing. Di dalam Peristiwa PRRI/Permesta 1958 di Sumatera dan Sulawesi pun terdapat pengaruh asing yaitu intervensi dari Amerika Serikat melalui badan rahasia intelijensinya (CIA). Keterlibatan CIA dalam pergolakan ini sangat jelas sekali. Presiden Amerika Serikat Eisenhower dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat J.F. Dulles serta Direktur CIA Allan Dulles yang memulai keterlibatanCIA dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Ketika bibit komunisme mulai bersemi di Indonesia yang diserap dalam konsep Nasakom (Nasional, Agama 

dan Komunis), tak aneh jika Eisenhower dan Dulles bersaudara menganggap sepak terjang kolonel Alexander Evert Kawilarang dan Ventje Sumual merupakan kolonel pembangkang di Indonesia. Kedua kolonel tersebut dijadikan elemen kunci strategi Amerika Serikat dalam upaya menghalangi penyebaran komunis di Asia Tenggara. Mulai lah Amerika Serikat melakukan intervensi militernya dan melancarkan politik ekonominya terhadap pemerintahan 

Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Inggris pun turut 

mengintervensi dalam bentuk pelatihan para pemberontak. Perhatian Amerika 

Serikat dan Inggris terhadap Indonesia sangat besar, karena letak Indonesia yang 

sangat strategis dan kandungan sumber daya alamnya.

Selanjutnya pada Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan sebutan G30S/PKI, lagi-lagi Amerika Serikat melalui badan rahasia intelejen (CIA) melakukan intervensi terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Bukti keterlibatan Blok Barat dalam hal penggulingan Presiden Soekarno yaitu adanya dokumen Gilchrist. Dokumen ini mengacu pada rencana gabungan intervensi militer Amerika Serikat dan Inggris di Indonesia yang menimbulkan isu Dewan Jendral. Selain Amerika Serikat dan Inggris, RRC pun turut mengintervensi dengan menyebarkan rumor sakitnya Presiden Soekarno. Kedua hal ini dimunculkan oleh pihak asing yang berkepentingan dengan 

keadaan politik Indonesia yang tidak stabil. Asumsinya yaitu pertama, Amerika Serikat dan Inggris tidak menyukai Soekarno serta mereka takut PKI berkuasa. 

Kedua, AD tidak mau secara langsung mengambil kekuasaan dari Bung Karno 

karena tidak akan didukung oleh rakyat. Ketiga, PKI memiliki massa untuk 

berdemostrasi, tetapi tidak memiliki pasukan dan senjata untuk memberontak. 

Skenario Amerika Serikat, Inggris dan RRC ternyata efektif untuk memprovokasi PKI melakukan suatu gerakan. Pemberontakan ini dapat ditumpas, namun pada saat yang sama Soekarno digerogoti kekuatannya.

4.1 Keadaan Sosial Politik Pasca Intervensi Asing

Pasca adanya intervensi asing, telah menimbulkan krisis kepemimpinan 

nasional yang berdampak buruk terhadap segala aspek kehidupan masyarakat 

Indonesia. Kondisi ini menjadi pemicu munculnya gelombang ketidak percayaan 

masyarakat, terutama gerakan-gerakan mahasiswa terhadap kebijakan yang 

dijalankan oleh Soekarno. Hal ini meliputi persoalan-persoalan politik, sosial dan 

ekonomi.

Kondisi politik Indonesia pasca tragedi Gerakan 30 September 1965 sangat 

lah tegang. Hal ini ditanggapi oleh pemerintahan Soekarno dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 10 Maret 1966. Pertemuan ini dihadiri oleh partai politik PSII, NU, Partai Katolik, Parkindo, dan lain-lain. Presiden Soekarno menyatakan agar partai-partai politik dan organisasi massa yang hadir pada waktu itumenolak serta mengecam aksi demonstrasi dan tuntutan Tritura. Pertemuan itu berakhir karena permintaan Front Pancasila bersebrangan dengan keinginan Presiden Soekarno dalam hal pembubaran PKI.

Sebelumnya, terjadi ketidakpastian antara Presiden Soekarno dengan Mayjend Soeharto menyangkut penyelesaian krisis politik yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Mayjend Soeharto melihat bahwa satu-satunya langkah keluar untuk meredakan krisis dalam negeri adalah dengan memberantas PKI beserta antek-anteknya. Beliau berpendapat bahwa dengan cara ini, rasa keamanan dan keadilan rakyat akan terpenuhi. Akan tetapi, Presiden Soekarno 

mempunyai pandangan lain. Presiden Soekarno berpendapat bahwa pembubaran 

PKI mustahil dilakukan karena akan menimbulkan ketidakkonsistensi terhadap 

pelaksanaan prinsip Nasakom yang telah menjadi dasar pemikiran politik Indonesia pada saat itu.

Presiden Soekarno memerintahkan perwira tinggi bersama komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Saboer untuk merancang sebuah konsep surat yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto. Surat ini berisi perintah kepada Mayjend Soeharto untuk mengatasi masalah keamanan dan krisis politik yang terjadi pada saat itu. Surat ini lah yang kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Proses peralihan kekuasaan politik Indonesia

ditetapkan dalam MPRS No. IX/MPRS/1966 memberikan wewenang penuh kepada Mayjend Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dinilai penting untuk menjaga kestabilan keamanan dan ketenangan sosial guna memperlancar 

jalannya revvolusi.

Kekhawatiran rakyat Indonesia terhadap praktek pembebasan PKI yang telah terlaksana secara optimal meningkat dengan adanya kondisi ekonomi makin merosot pada tahun 1965. Menjelang akhir tahun 1965, pemerintah membuat kebijakan mendevaluasikan rupiah dan menaikkan harga minyak bumi.

Tingginya tingkat inflasi yang mencapai 650%, diterapkannya kebijakan devaluasi nilai pada tanggal 3 Januari 1966 membuat kondisi sosial politik Indonesia mulai 

bergejolak. Berbagai tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan pun bermunculan.

Kebijakan tersebut menyulut demostrasi besar-besaran dikalangan mahasiswa. Tuntutan mahasiswa yang terlihat dalam demonstrasi terus-menerus setiap hari dan dipimpin oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) membahas pada soal pembubaran PKI dan ormas-ormasnya, pembersihan Kabinet Dwikora dan penurunan kenaikan tarif harga yang pada akhirnya menghasilkan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Pemerintah Indonesia berinisiatif untuk membentuk panitia ad hoc yang bertugas untuk menyelidiki akibat dan kenaikan harga-harga barang, jasa dan harga minyak dunia. Selanjutnya pemerintah membentuk sebuah badan yang dinamakan Fact Finding Commission KOTI. Anggotanya terdiri dari para pemimpin partai politik dan pejabat pemerintah. Tugasnya yaitu untuk mengumpulkan data, keterangan, dan fakta yang berkaitan dengan Gerakan 30 September 1965/PKI diberbagai wilayah Indonesia. Badan usaha ini menyimpulkan bahwa rakyat Indonesia menginginkan agar Presiden Soekarno mengambil tindakan yang jitu untuk menyelesaikan permasalahan Gerakan 30 September 1965/PKI dan ekses-ekses politiknya. Hasil kerja badan ini lah yang akan disampaikan kepada Presiden Soekarno pada tanggal 10 Januari 1966.

Keadaan sosial pada saat itu pun dirasakan tidak aman. Hal ini dikarena masyarakat tidak percaya lagi dengan sistem politik pemerintahan Soekarno yang lebih condong ke PKI. Sehingga menyebabkan banyak aksi-aksi demonstrasi untuk menuntut perlindungan atas rasa aman dan adil. Aksi-aksi demonstrasi ini banyak memperoleh dukungan dari kalangan mahasiswa dan organisasi massa yang anti PKI. Dan pada akhirnya aksi-aksi mahasiswa dan masyarakat Indonesia mendapatkan perhatian dari pemerintahan untuk segera mengeluarkan kebijakan yang adil.

4.2 Peristiwa Penting Pasca Intervensi Asing

Pertama di awali dengan adanya Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) pada tanggal 10 Januari 1966. Di awali dengan adanya pemberontakan Gerakan 30 September 1965/PKI yang telah menimbulkan krisis kepemimpinan nasional. 

Keadaan ini berdampak buruk terhadap segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi ini menjadi pemicu munculnya gelombang ketidakpercayaan 

masyarakat terutama gerakan-gerakan mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan

yang dilaksanakan Presiden Soekarno dalam menangani persoalan-persoalan politik, keamanan dan ekonomi pasca Gerakan 30 September 1965/PKI.

Pada tanggal 10 Januari 1966, mahasiswa melancarkan tuntutan yang dikenal dengan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) yang isinya meliputi:

1. Bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI)

2. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI

3. Turunkan harga/perbaikan ekonomi

Tuntutan mahasiswa tersebut akhirnya mendapatkan respon positif dari pemerintahan. Dalam berita Antara pada tanggal 14 Januari 1966, memberitahukan bahwa team pelaksanaan musyawarah angkatan 45 telah mengemukakan pendapatnya bahwa aksi demonstrasi perlu mendapat sambutan baik atas dasar faktor-faktor yang objektif saat itu. Tuntutan mahasiswa yang tergambarkan dalam demonstrasi yang dilakukan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) fokus dalam aksi pembubaran PKI, menghilangkan unsur-unsur PKI dalam kabinet dan penurunan harga kenaikan tarif.

Mengenai tuntutan mahasiswa tersebut, musyawarah angkatan 45 ini memberikan dukungan dan hendak membantu Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh untuk mengadakan konsultasi atas dasar musyawarah dan mufakat. Oleh karena itu, perlu pentingnya memeprtahankan gotong royong dan persatuan progresif revolusioner guna mengatasi situasi pemerintahan Indonesia dari ancaman PKI terutama dalam bidang ekonomi.

Musyawarah angkatan 45 menyarankan agar kebijakan ekonomi menekankan pada pendekatan produksi dalam rangka menghilangkan inflasi. 

Gaji pegawai, buruh dan prajurit setiap bulan minimal harus berada di atas 

kebutuhan hidup keluarga mereka. Sementara menunggu perkembangan produksi sebagai alat satu-satunya mencegah inflasi, maka kebutuhan barang-barang pokok harus dicukupi jumlahnya dengan cara yang baik dan tepat. Semua alat distribusi harus diawasi secara ketat hingga seluruhnya dikuasai oleh koperasi 

rakyat.

Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle kabinet. Dalam kabinet itu terdapat para simpatisan PKI. Keadaan ini membuat mahasiswa kembali mengadakan aksi demostrasi lagi. Tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi dengan Resimen Cakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa bernama Arief Rahman Hakim gugur. Pada 

tanggal 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjuti Tritura.

Tujuan dari Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) terwujud dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Amanatnya berupa perintah kepadaMayjend Soeharto untuk membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Selain itu, Supersemar juga mengamanatkan agar meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga dapat terwujud kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Peristiwa selanjutnya yaitu adanya Surat Perintah 11 Maret 1966(Supersemar). Pada tanggal 11 Maret 1966, ketika sedang diadakannya sidang kabinet di Istana Negara tiba-tiba Soekarno diikuti oleh Wakil Perdana Menteri Subandrio dan Chaerul Saleh untuk meninggalkan ruangan sidang. Pada saat itu Mayjend Basuki Rachmat, M. Jusuf dan Brigjend Amir Machmud melakukan rapat kecil guna melaporkan kepergian Presiden Soekarno saat sidang kabinet di Istana Negara kepada Mayjend Soeharto. Akhirnya mereka bertiga pergi menemui Pak Harto dan melaporkan hal-hal yang terjadi pada saat itu. Sampai di 

Jalan H. Agus Salim, Pak Harto yang sedang dalam keadaan sakit menerima mereka bertiga. Selanjutnya setelah mereka bertiga berhasil menyampaikan berita tersebut, maka Pak Harto menyuruh Basuki Rachmat, M. Jusuf dan Amir Machmud untuk menghadap Presiden Soekarno di Istana Bogor. 

Sebelum mereka bertiga berangkat, Pak Harto telah membekali petunjuk-petunjuk secara lisan yang akan disampaikan pada Presiden Soekarno. Berikut ini petikan atas 

petunjuk-petunjuk yang harus disampaikan pada Presiden Soekarno:

“Bahwa usaha pokok yang harus diutamakan sekarang ialah penyelamatan konstitusi dengan sebaik-baiknya beserta keutuhan bangsa dan negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila” (Maulwi Saelan, 2001: 274).

Atas dasar prinsip-prinsip inilah Soeharto bersedia memikul bertanggung jawab apabila kewenangan untuk itu diberikan kepadanya. Untuk melaksanakan stabilitas keamanan dan politik berdasarkan Tri Tuntutan Rakyat, 

Demi kelanjutan cita-cita perjuangan bangsa Republik Indonesia. Pada tanggal 12 Maret 1966, akhirnya Presiden Soekarno membacakan Surat Perintah Sebelas Maret itu dihadapan para Panglima Angkatan Laut, Udara serta Kepolisian di Istana Negara. Mayjend Soeharto yang diberikan mandat tersebut justru tidak hadir dikarenakan sedang sakit. Namun pada hari itu juga, Soeharto telah berhasil membubarkan PKI tanpa berkoordinasi terlebih dahulu dengan Panglima-panglima angkatan lainnya. 

Ternyata Supersemar itulah yang dijadikan alasan dalam pembubaran PKI tersebut. Walhasil hasil terkejutlah Presiden Soekarno, sehingga pada tanggal 13 Maret 1966 beliau mengeluarkan surat perintah susulan untuk Soeharto. Namun adanya surat perintah susulan ini tidak dihiraukan oleh Soeharto. Meskipun Presiden Soekarno 

telah menegaskan bahwa Supersemar hanya lah surat perintah pengamanan saja bukan surat penyerahan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto (Tim LAI, 2007: 123).

Pada tanggal 18 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan maklumat Presiden No. 5 yang ditanda tanganinya sendiri. Maklumat ini berisikan mengenai penangkapan 15 menteri yang akan mengganggu keamanan penyelenggaraan pemerintahan (Maulwi Saelan, 2001: 279). Maklumat tersebut dibuat untuk menjamin terjaminnya keamanan, ketenangan, kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi.

 Kelima belas orang menteri tersebut di antaranya adalah:

1. Dr. Soebandrio 

2. Dr. Chairul Saleh

3. Ir. Setiadi Reksoprodjo

4. Soemardjo

5. Oei Tjoe Tat

6. Ir. Surachman

7. Jusuf Muda Dalam

8. Armunanto

9. Sutomo Martopradoto

10. Astrawinata, SH

11. Mayjend Achmadi

12. Letkol Infantri Imam Syafiie

13. J. Tumakaka 

14. Mayjend Dr. Sumarsono

15. Drs. Moch. Achadi

Pada tanggal 27 Maret 1966 di sini Presiden Soekarno dipaksa untuk membentuk kabinet baru dengan beranggotakan enam wakil perdana menteri atas saran Soeharto. 

Dalam hal ini, Soeharto menunjuk dirinya sebagai presidium di mana secara tidak langsung telah beralihnya kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno kepada Soeharto. Saat membacakan susunan kabinet yang baru, Presiden Soekarno hanya membacakan sebagian dan meminta Dr. J. Leimina untuk melanjutkan membacakan susunan kabinet baru tersebut (Tim LAI, 2007:87). Itulah awal dari pelaksanaan Supersemar yang di awal pembuatannya saja sudah diarahkan untuk memenangkan orde baru dan Presiden Soekarno terpaksa 

untuk menandatanganinya. 

Ternyata Presiden Soekarno secara diam-diam telah dijatuhkan kekuasaannya sebagai Presiden dengan adanya Supersemar yang telah ditandatanganinya sendiri.

Menurut P.J. Soewarno sebagai ahli sejarah, Supersemar bukan lah pemberian mandat politik, melainkan mandat militer. Karena kebijakan pembubaran PKI lebih bersifat politik. Penyalah gunaan mandat militer sebagai mandat politik sudah terbaca sebelum lahirnya Supersemar. Tanggal 24 Februari 1966, H. Alamsjah Ratu Perwiranegara bersama Sutjipto SH diundang rapat oleh Mayjend Basuki Rachmat. Pertemuan itu membicarakan panasnya situasi dan tuntutan rakyat agar PKI dibubarkan. Soeharto sendiri waktu itu tak mau membicarakan masalah PKI dengan Presiden Soekarno (Tim LAI, 2007: 124).

Pada tahun 1967, Bung Karno mendapatkan surat untuk segera meninggalkan Istana dalam waktu 2 kali 24 jam. Akhirnya Bung Karno pindah kerumah Bu Fatmawati, di sana Bung Karno hanya duduk seharian di sudut rumah dengan tatapan mata yang kosong. Bung Karno sakit ginjal parah namun beliau tidak boleh meminum obatnya dan obat-obat ada ada di Istana pun dibuang. 

Selanjutnya Bung Karno dipindahkan ke Wisma Yaso, Soekarno tidak boleh dikunjungi oleh siapa pun termasuk keluarganya. Selain itu, Soekarno tidak boleh menonton televisi, mendengarkan radio dan membaca surat kabar. 

Kamar Bung Karno berantakan sekali, jorok dan bau. Memang ada yang merapihkan namun tidak benar-benar merapihkan bagaimana semestinya. Dokter Mahar Mardjono yang ditugaskan untuk merawat Bung Karno sangat sedih sekali karena melihat keadaan Bung Karno yang memprihatinkan dan tidak adanya obat-obatan yang bisa diminum oleh beliau. Hatta sebagai teman dekatnya menjenguk Bung Karno yang sudah dalam keadaan tidak baik lagi. 

Tidak lama setelah Hatta pulang, Bung Karno menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 21 Juni 1970. (Maulwi Saelan, 2001: 359).

Ternyata adanya peristiwa pemberontakan G30S/PKI, Supersemar sampai meninggalnya Soekarno itu sendiri tidak terlepas dari campur tangan pihak asing. 

Yang dimaksud dengan pihak asing di sini yaitu CIA utusan Amerika Serikat. 

Pendapat ini dibenarkan oleh Dewi Soekarno istri dari Bung Karno, beliau mengatakan bahwa Dewi yakin CIA ikut bermain dalam konspirasi ini untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. Dewi pernah mengungkapkan 14 jenis dokumen CIA yang mengindikasikan adanya kudeta terhadap Bung Karno. 

Dokumen rahasia itu terdiri dari 10 lembar folio dan terdiri dari tiga bagian, di antaranya adalah yang pertama mengenai surat-surat pribadi Soekarno untuk Dewi Soekarno, yang kedua mengenai dokumen salinan telegram Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia yang saat itu Howard Jones lah yang menjabat dan yang ketiga berisi mengenai dokumen Gillchrist yang menjelaskan keberadaan dewan jendral.

Berikut ini merupakan isi dokumen Howard Jones pada tanggal 21 Januari 1965 menurut Tim LAI (2007: 120-122):

 X memberitahukan secara rahasia bahwa Angkatan Darat sedang mengembangkan rencana-rencana spesifik untuk mengambil alih pemerintahan pada saat Soekarno turun panggung.

 X baru saja menghadiri pertemuan dengan Jendral S. Parman untuk membahas rencana-rencana itu.

 X mengatakan bahwa perencanaan itu dilakukan atas dasar contingency (tindakan berjaga-jaga). Dengan melihat era pasca-

Soekarno, ada sentimen yang kuat dikalangan segmen penting komando militer puncak dalam rangka pengambilalihan kekuasaan sebelum kematian Soekarno.

 Apakah hal ini akan terjadi, tergantung pada peristiwa-peristiwa dalam beberapa pekan mendatang.

 Tekanan-tekanan yang bertentangan sedang memuncak. Angkatan Darat mungkin dengan terpaksa akan mengambil tindakan dalam 30 sampai 60 hari mendatang. Ini untuk mengimbangi langkah-langkah PKI. Kaum komunis sedang membangun persenjataan kekuatan-kekuatan ini.

 Intelijen militer, bagaimanapun, mengetahui lokasi-lokasi kekuatan ini. Juga rencana-rencana pertimbangannya. Pengisolasian segera pusat-pusat kekuatan tersebut, manakala tindakan itu diambil.

 Tidak ada, sekali lagi tidak ada, sentimen dikalangan kepemimpinan militer mana pun untuk bergerak menentang Soekarno. Bagaimana pun 

X menekankan, jika militer dipaksa untuk bergerak dalam waktu dekat, mereka mungkin akan menghadapkan Soekarno pada suatu fait acomplii.

 Kudeta ini akan dilakukan dengan cara sedemikian rupa, untuk menjaga kepemimpinan Soekarno.

 X percaya, bahwa kudeta apa pun, tidak punya kemungkinan berhasil menentang Soekarno. Ia tetap dicintai oleh massa.

 Menanggapi pertanyaan saya tentang seberapa cepat Ia memperkirakan peristiwa-peristiwa akan berlangsung, sebagai 

perkecualian ada tekanan-tekanan dari (pihak) kiri secara tidak terduga surut.

 Komentar Departemen (Luar Negeri) akan melihat laporan ini sejenis dengan yang sering muncul di masa lalu.

 Bagaimana pun, sumber (laporan) ini kuat. Karena sudah ada tanda-tanda meningkatnya keprihatinan dan kegelisahan di kalangan pemimpin Angkatan Darat. 

Kedutaan akan berkomentar sesegera mungkin. Dapat di lihat bahwa dokumen Howard Jones mencerminkan betapa pihak 

asing yaitu Amerika Serikat begitu memperhatikan dengan rinci detail demi 

detail perkembangan yang terjadi di Indonesia pada akhir kepemimpinan 

Soekarno. Soal bagaimana Amerika Serikat melakukan intervensi politik sepertinya bukan persoalan utama. Yang utama dalam hal ini adalah betapa seringnya pihak Barat yaitu Amerika Serikat mendikte atau mendoktrin perkembangan yang terjadi di negara berkembang. Intervensi ini dimaksudkan untuk mencegah masuknya pengaruh ajaran komunis di Indonesia.

Tujuan dari pihak asing itu sendiri berada di sini yaitu untuk memperoleh kepentingan nasional bagi negara mereka masing-masing. Uni Sovyet yang terkenal basis komunisnya kuat maka dengan sendirinya paham tersebut akan menyebar ke negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Hal 

tersebut dapat terjadi karena sebelum Stalin berkuasa, Lenin telah membentuk comintren (communist international) sebagai lembaga komunis Internasional untuk menyebarkan paham komunisme ke seluruh penjuru dunia.

Amerika Serikat berkepentingan dalam hal mencegah berkembangannya paham 

komunis di Indonesia. Pihak Amerika Serikat akan melakukan berbagai cara agar 

paham komunisme tidak berkembang di Indonesia, termasuk dengan menggulingkan Soekarno merupakan taktik yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Karena apabila hal ini terjadi, maka kedudukan Amerika Serikat di dunia sebagai negara Adidaya akan terkalahkan oleh lawan persaingannya yaitu Uni Soviet dan Cina.

Inggris pun berkepentingan dalam hal menyingkirkan sikap konfrontasi Soekarno terhadap Malaysia bisa diakhiri dengan cara menggulingkan Soekarno. Oleh karena itu, Inggris mendukung segala bentuk intervensi Amerika Serikat secara tertutup maupun terbuka. Selanjutnya pihak RRC di Indonesia pun memiliki kepentingan yaitu untuk membentuk kekuatan revolusioner yang anti terhadap Blok Barat. RRC pun mengungkapkan akan membentuk Blok Asiatik yang meliputi Vietnam, Indonesia, Korea Utara dan Kamboja yang dimotori oleh Cina untuk melawan pihak Nekolim (Neo Kolonialisme dan Imperialisme).

Oleh karena itu, penulis menganggap konspirasi merupakan sesuatu yang bisa kita rasakan, namun untuk membuktikannya teramat sulit. Jika ada 

konspirasi yang ketahuan atau bisa ditelusuri, maka itu pastilah konspirasi 

yang tidak baik dan tidak sempurna. Salah satu peristiwa konspiratif yang akhirnya dibuka sendiri faktanya oleh CIA adalah peristiwa di negeri ini sejak tahun 1950-an sampai mencapai klimaksnya di tahun 1965-1967 (Leirissa, 1991: 214-215). 

Dalam berbagai dokumen yang telah dibukukan dan dijual bebas, walau sempat ditarik kembali peredarannya, CIA mengaku telah beberapa kali mencoba membunuh Presiden Soekarno, disebabkan orang ini 

tidak mau tunduk dan tidak mau melayani kepentingan AS, namun usaha ini selalu gagal.

Selain konspirasi, terdapat pula kepentingan nasional serta intervensi yang menimbulkan konflik pada akhirnya menjatuhkan pemerintahan Soekarno. 

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power di mana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas suatu negara terhadap negara lain. Menurut Hans J. Morgenthau di dalam The Concept of Interest defined in Terms of power, konsep kepentingan nasional (Interest) yang didefinisikan dalam istilah power menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau reason yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. 

Dengan kata lain, power merupakan instrumen penting untuk mencapai kepentingan nasional (Jemadu, 2008:6). 

Letak wilayah sangat strategis dan SDA 

yang sangat melimpah Politik luar negeri suatu negara. Para penganut realis menyamakan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar power di mana power adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol atas suatu negara terhadap negara lain. Menurut Hans J. Morgenthau di dalam The Concept of Interest defined in Terms of power, konsep kepentingan nasional (Interest) yang didefinisikan dalam istilah power menurut Morgenthau berada diantara nalar, akal atau reason yang berusaha untuk memahami politik internasional dengan fakta-fakta yang harus dimengerti dan dipahami. 

 Intervensi berhubungan dan selalu berkaitan kepada kedaulatan suatu negara. Apabila campur tangan itu hanya sekedar 

sugesti diplomatik, maka bukanlah suatu masalah pelanggaran terhadap kedaulatan suatu negara. Intervensi harus sampai pada tingkat di mana kedaulatan suatu negara dalam pelaksanaannya di ambil alih oleh negara lain. 

Hal ini merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional, namun disisi lain hukum internasional membolehkan tindakan tersebut dengan syarat bahwa timbulnya suatu keadaan merupakan ancaman bahaya bagi perdamaian dan keamanan dunia dan juga merupakan pelanggaran bagi hukum internasional dan memungkinkan untuk timbulnya konflik bahkan perang.

Konflik mengarah terhadap kepentingan-kepentingan individu dan kelompok yang saling bertentangan dalam struktur sosial dan cara di mana konflik kepentingan ini menghasilkan perubahan sosial yang terus menerus. 

Fungsi dari adanya konflik itu sendiri adalah sebagai alat untuk memelihara solidaritas dalam bermasyarakat. Konsep yang merupakan bagian dari teori konflik Dahrendorf yang pertama adalah otoritas. Di sini Dahrendorf menekankan bahwa kualitas otoritas seseorang terletak pada posisinya di dalam struktur masyarakat. Atau dengan kata lain otoritas terletak di dalam posisi, bukan di dalam diri individu. Otoritas menurut Dahrendorf menyatakan superordinasi dan subordinasi. Di sini seseorang yang berada pada posisi superordinasi atau pendominasi diharapkan mengendalikan orang lain yang berada diposisi subordinasi atau yang didominasi. Hal ini berarti golongan superordinasi mendominasi karena adanya harapan dari golongan subordinat yang mengelilinginya. (Ritzer dan Goodman, 2008: 154-155). Selain itu, menurut Supardan (2008: 141) di dalam teori konflik Dahrendorf diterangkan bahwa otoritas yang diciptakan oleh golongan superordinat pasti akan dipatuhi oleh golongan subordinat, namun hal inilah yang kemudian akan menjadi konflik, karena golongan subordinat akan selalu berusaha untuk melakukan perubahan dalam otoritas tersebut yang dianggap tidak berpihak kepada mereka. 

Penjelasan mengenai konflik tersebut dapat menggambarkan ketidak seimbangan keadaan pemerintahan Indonesia akibat adanya peristiwa Madiun 1948, PRRI/Permesta dan Gerakan 30 September 1965.Uni Soviet, Amerika Serikat, RRC dan Inggris yang sudah jauh terlibat dalam peristiwa di atas tetap tidak akan puas sampai di sana saja. 

Pihak asing tersebut berkepentingan besar untuk beroperasi di Indonesia sampai kapan pun. 

Letak Indonesia yang strategis merupakan taruhan besar bagi kepentingan nasional pihak asing seperti Uni Soviet, Amerika Serikat, Inggris dan RRC. Karena bagaimana pun juga pihak asing tersebut akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan kehadirannya di Indonesia. 

Dalam hal ini tidak ada kawan atau pun lawan yang abadi, karena yang ada hanya lah kepentingan nasional yang abadi saja.

Sudrajat Senda